Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya mengungkapkan seharusnya sistem keamanan KPU sudah standby dan tinggal mengawasi saja.
"Harusnya sistem sudah standby sebelumnya sekarang tinggal mengawasi saja. KPU juga bisa koordinasi dengan cybercrime, BSN, Kominfo, dan terutama komunitas ISP yang siap bahu membahu jika situs KPU terkena peretasan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pekan sebelumnya, Alfons server Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin diatur oleh peretas untuk memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2019.
"Data perhitungan suara KPU itu offline. Itu data yang secara hukum sah. Komputer yang memasukkan data dan server hasil pemilu tidak terkoneksi ke internet sehingga akan sangat sulit untuk di retas karena tidak terkoneksi ke internet," kata Alfons saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (9/4).
Hasil akumulasi suara dari Tempat Pemilihan Suara (TPS) akan ditampilkan di situs KPU dalam bentuk formulir C1. Sementara data perhitungan suara yang berada di TPS memiliki server terpisah yang tidak tersambung dengan internet.
Data TPS setiap wilayah ini akan dimasukkan oleh KPU secara offline atau tidak terhubung internet. Bahkan proses rekapitulasi suara sebelum C1 juga dilakukan secara manual.
"Data TPS di input di KPU wilayah dan komputer-komputernya tidak terhubung ke internet. Rekapnya juga manual," ujar Alfons.
Oleh karena itu, ia mengatakan kendati situs KPU diretas tapi manipulasi suara tidak mungkin dilakukan. Mengingat formulir C1 yang berada di situs KPU berupa foto, sementara data-data perhitungan suara tidak tersambung ke server atau situs KPU. (age)