BBN KB Kendaraan DKI Naik, Mobil China Siap Subsidi Konsumen

ray, CNN Indonesia | Jumat, 28/06/2019 08:29 WIB
BBN KB Kendaraan DKI Naik, Mobil China Siap Subsidi Konsumen Sokonindo Automobile (DFSK) punya strategi untuk menyikapi rencana kenaikan tarif BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) di DKI Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Febri Ardani)
Serang, CNN Indonesia -- Sokonindo Automobile (DFSK) punya strategi untuk menyikapi rencana kenaikan tarif BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) di DKI Jakarta dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Cara tersebut diyakini untuk 'menyelamatkan' konsumen mobil baru DFSK di kawasan Jakarta.

"Artinya gini apakah nantinya kami akan naikkan (harga) atau subsidi, lihat nanti tanggal mainnya. Tapi sekali lagi ini belum keputusan," kata Marketing General Manager Sokonindo Automobile Permata Islam di Serang, Banten, Kamis (27/6).

Pria yang karib disapa Artha ini mengatakan bahwa perusahaan masih mempelajari kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan diambil, mengingat wilayah Jakarta dan sekitarnya merupakan daerah potensial.


Menurut Artha, 40 persen penjualan nasional DFSK disumbang dari kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Kenaikan BBN KB di Jakarta diketahui sudah mendapat persetujuan dari sejumlah pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain untuk menambah pemasukan daerah melalui pajak, kenaikan BBN diharapkan bisa membatasi angka kepemilikan kendaraan.

Kenaikan 2,5 persen juga telah disetujui Badan Pendapatan Daerah untuk kawasan Jawa dan Bali. Rencananya mulai bulan depan atau Juli 2019 kebijakan tersebut bakal diterapkan.

"Jadi apapun keputusan atau program yang dicanangkan pemerintah, kami terus dorong dan support. Tentu apakah ada penyesuaian dengan harga tentunya akan kami kalkulasi ulang," kata dia.

Artha mengungkapkan dampak kenaikan BBN terhadap penjualan mobil DFSK masih terlalu dini untuk disebutkan. Ia cuma berharap kenaikan pajak balik nama kendaraan tidak mengurungkan niat calon konsumen DFSK di dalam negeri.

"Ya saya rasa kalau bicara itu ya kebutuhan masyarakat. Bagaimana juga contoh lain misal ada kenaikan tetap harus dikonsumsi. Jadi saya rasa logika sama. Jadi kalau ada penyesuaian harga, dan kenaikan BBN yang ditentukan pasti masyarakat tidak akan keberatan," ungkap Artha. (ryh/mik)