PLN dan Pengusaha Sepakat soal Stasiun Pengisian Listrik

Rayhand Purnama, CNN Indonesia | Rabu, 16/10/2019 19:11 WIB
PLN dan Pengusaha Sepakat soal Stasiun Pengisian Listrik PLN bersama jajaran pemerintah, serta produsen otomotif menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman terkait pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Rabu (16/10). (Foto: CNN Indonesia/Daniela Dinda)
Jakarta, CNN Indonesia -- PLN bersama jajaran pemerintah, serta 20 pengusaha menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman terkait pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk percepatan kendaraan listrik berbasis baterai.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan MoU ini merupakan bentuk dukungan PLN bersama pihak-pihak lain untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan yang sudah ditandatangani sejak 12 Agustus 2019.

"Dalam Pasal 23 ayat 2 ada penugasan untuk PLN terkait penyediaan infrastruktur kendaraan bermotor listrik," kata Sripeni di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Rabu (16/10).


Sedikitnya ada lima bagian MoU yang ditandatangani PLN bersama pihak lain. Dokumen pertama MoU antara PLN, BPPT, dan PT Len (Persero). MoU ini untuk pengembangan infrastruktur kendaraan listrik berbasis baterai.

Dokumen kedua MoU PLN bersama Grab, Gojek, Bluebird, Transjakarta, Mobil Anak Bangsa (MAB), dan Gesits. MoU ini terkait kerjasama penyiapan ekosistem SPKLU dengan penyedia transportasi umum.

Dokumen ketiga MoU antara PLN dengan PT Pos, Jasamarga, Pertamina, dan Angkasapura. MoU terkait kerja sama PLN untuk penyediaan SPKLU dengan perusahaan BUMN. Selanjutnya dokumen antara PLN dengan PT Jaya Ancol, Lippo Mall, dan BCA. MoU tersebut terkait kerjasama dalam penyediaan SPKLU dengan badan usaha atau privat sektor.

Terakhir dokumen kesepahaman antara PLN bersama produsen dan distributor mobil listrik yang menjalankan bisnis di Indonesia.

"Jadi ini jangan sampai pelanggan udah membeli kendaraan listrik eh malah kesulitan melakukan cas," kata Sripeni.

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menekankan bahwa langkah ini jangan sampai berhenti pada tahap MoU saja.

"Dunia ini cepat mengembangkan teknologi. Saya harap, kalau bersinergi seperti ini, pasti bisa. Saya senang PLN mampu memobilisasi begini. Kita tidak boleh berhenti di MOU saja, segala macam aturan kita ikuti," ujar Menko Maritim Luhut B Panjaitan. (ryh/mik)