Mendikbud Nadiem Makarim Tak Punya Media Sosial

Lavinda, CNN Indonesia | Kamis, 31/10/2019 17:41 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim Tak Punya Media Sosial Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nadiem Anwar Makarim. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) mengungkapkan Mendikbud Nadiem Makarim tak memiliki akun media sosial apapun di dunia maya.

Pernyataan itu disampaikan melalui cuitan di akun Twitter resmi @Kemendikbud_RI. Pengumuman itu diungkapkan untuk mengonfirmasi banyaknya akun media sosial yang mengatasnamakan mantan Bos Gojek Indonesia tersebut. Mulai dari Instagram, Facebook, hingga Twitter.

"#SahabatDikbud, saat ini Mendikbud Nadiem Makarim tidak memiliki akun media sosial. Jika ada akun atas nama Mendikbud Nadiem Makarim, berarti akun tersebut palsu," demikian tertulis dalam akun Twitter Kemendikbud, Kamis (31/10).


Sejumlah netizen mengomentari cuitan tersebut. Sebagian mengaku heran dengan kealpaan Nadiem di media sosial karena bertolak belakang dengan posisinya yang pernah menjadi pendiri aplikasi digital terbesar di Indonesia.



Beberapa lain mengeluhkan sikap Nadiem yang tak memiliki saluran sosial di dunia maya karena dianggap akan menghambat kinerjanya sebagai menteri. Namun tak sedikit pula yang mendukung langkah Nadiem karena menganggap akan meningkatkan produktivitas kerjanya.



Ismail Fahmi, Pengamat Media Sosial menilai kepemilikan media sosial oleh pejabat pemerintah tak menjamin dirinya mampu mendengarkan suara publik, atau sebaliknya.

Menurut dia, hal terpenting ialah esensi bahwa pejabat benar-benar berniat mendengar keluhan masyarakat atau tidak. Cara mendengar bisa melalui berbagai saluran, seperti teknologi informasi, pemantauan analisis publik, atau melakukan diskusi dengan masyarakat secara langsung.

"Tidak masalah (pejabat tak punya media sosial), yang paling penting adalah esensinya. Dia harus tahu suara dan keluhan dari publik, bisa dari banyak cara," ujar Ismail yang juga pendiri perusahaan Drone Emprit PT Media Kernels Indonesia itu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (31/10).

Intinya, pejabat publik harus mampu menyerap keluhan masyarakat dan meramunya menjadi kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
(lav)