Lepas Jabatan, Pengamat Komentari soal Kuasa Nadiem di Gojek

CNN Indonesia | Kamis, 24/10/2019 12:45 WIB
Lepas Jabatan, Pengamat Komentari soal Kuasa Nadiem di Gojek Pendiri Gojek Nadiem Makarim saat menyambangi Istana Negara, Senin (21/10). (Foto: CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pendiri Gojek, Nadiem Makarim menegaskan telah mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024 untuk Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Nadiem memastikan tidak lagi memiliki kekuasaan membuat keputusan strategis untuk bisnis Gojek. Sebagai gantinya, sosok Andre Soelistyo dan Kevin Aluwi akan mengisi peran Nadiem menjalankan perusahaan.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan secara de facto Nadiem memang sudah tidak memiliki wewenang dalam membuat keputusan strategis.


"Saya lihat untuk keputusan strategi memang tidak punya wewenang karena sudah turun dan digantikan Andre dan Kevin," kata Fithra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/10).

Lebih lanjut Fithra menjelaskan bahwa Nadiem memang masih memiliki saham di Gojek. Fithra mengatakan berdasarkan data dari Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) per Oktober 2018, Nadiem memiliki saham setara 4,81 persen dari modal yang di investasi ke dalam Gojek.

Jumlah saham seperti itu sesungguhnya tidak menempatkan Nadiem sebagai pemilik mayoritas saham Gojek. Oleh karena itu, kendati menjabat sebagai CEO, keputusan strategis dilakukan secara kolektif kolegial.

"Artinya kalau pun dia sebagai CEO sekalipun, keputusan strategis sudah kolegial karena dia bukan pemegang saham utama," ucapnya.

Fithra mengatakan saat ini Gojek memiliki total 1,21 juta lembar saham. Artinya Nadiem hanya memiliki sekitar 58 ribu lembar saham, sisanya dipegang oleh pemilik saham lain.

"Apalagi kalau sudah turun sebagai CEO, semakin tidak dominan memegang kekuasaan. Kalau dilihat dari kepemilikan saham memang iya, saya bayangkan kalau dia ambil keputusan seharusnya bukan keputusan sendiri tapi bersama-sama," imbuhnya.

Melihat kondisi itu, seharusnya terjadinya konflik berkepentingan (conflict of interest) Nadiem ketika menjabat sebagai menteri seharusnya menjadi minimum. Akan tetapi, Fithra tidak menutup kemungkinan bahwa conflict of interest itu ada karena dia masih memegang saham.

"Potensi tetap ada karena saham itu punya dia. Kalau keputusannya sebagai menteri menguntungkan Gojek ya bisa bisa saja. Tapi bisa diuji oleh publik apakah aturannya sektarian atau fokus terhadap jenis usaha tertentu atau lebih inklusif," katanya.

Hal serupa diungkap pendiri sekaligus managing partner Ideosource, Edward Ismawan Chamdani. Menurutnya, hengkangnya Nadiem tak membuat perannya sepenuhnya hilang dari Gojek. Sebab, ia masih memiliki saham di perusahaan itu. 

"Meskipun sudah tidak di Gojek, tapi Nadiem masih ada saham di Gojek jadi masih tetap bisa kasih masukan," ucap Edward saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (22/10).

 Edward menilai cara Gojek membangun perusahaan cukup unik karena di setiap divisi memiliki 'small CEO' atau CEO kecil.

"Cara mereka [Gojek] membangun organisasi menurut saya menarik karena setiap divisi itu dia taruh small CEO [CEO kecil].

Misal di divisi operasional ada Kevin Aluwi lalu di Gopay ada Aldi Haryopratomo," tuturnya.

"Jadi mereka ini sebetulnya CEO-CEO kecil yang dikasih kebebasan untuk membangun tim sendiri agar bisa terus berinovasi," lanjutnya.

Dengan cara itu, ia menilai keberlangsungan bisnis Gojek akan tetap baik-baik saja kendati kendali perusahaan sudah beralih ke tangan Kevin dan Andre. Senada dengan Edward, Ketua idEA Ignatius Untung menilai pengunduran diri Nadiem tidak memengaruhi dinamika bisnis Gojek kedepannya. Menurutnya bisnis Gojek saat ini sudah tidak terlalu bergantung pada sosok Nadiem.

Nadiem Makarim secara resmi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Sebelumnya ia menegaskan sudah tidak lagi memiliki kewenangan di Gojek. Ia juga mengatakan telah menanggalkan jabatan sebagai CEO dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan strategis atas bisnis Gojek terhitung sejak Senin (21/10). (jnp/evn)