BSSN Ungkap Tantangan Bangun Keamanan Siber dan Awasi Startup
CNN Indonesia
Kamis, 05 Des 2019 05:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan pihaknya tengah berupaya untuk menjaga ekosistem bagi perusahaan rintisan atau startup yang baru khususnya di sektor e-commerce, salah satunya ialah menjaga infrastruktur agar proses transaksi berjalan dengan aman.
Selain itu, menurut Direktur Proteksi Ekonomi Digital Anton Setiawan, BSSN juga memiliki program yang menyentuh dua entitas yakni pelaku bisnis dan konsumen.
"Kita akan menjaga secara nasional infrastrukturnya, memastikan bahwa transaksi yang berjalan itu aman. Kita juga punya program turunan, pertama untuk pelaku bisnis dan konsumen yakni literasi digital," ucapnya saat sesi diskusi Peluang dan Tantangan Ruang Siber Indonesia di Jakarta, Rabu (4/12).
"Kita lakukan edukasi karena tren serangan justru bergeser. Semakin banyak kita melakukan aktivitas dengan gadget secara online, serangan pun akan masuk ke tingkat masyarakat," sambung Anton.
Bagi pelaku bisnis sendiri, nantinya BSSN bakal membuat framework atau regulasi sebelum mereka membangun sistem. Sehingga para pelaku bisnis itu bisa menerapkan sistem keamanan lebih awal.
"Ke depan, BSSN melalui regulasi dan framework kita juga akan sosialisasikan ke pelaku ekonomi digital khususnya ke teman-teman UKM, kita berikan kepada mereka pengetahuan dan acuan sehingga mereka bisa membangun bisnisnya dengan aman," pungkas Anton.
Sebelumnya, Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan target Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk melahirkan 3.500 perusahaan rintisan (startup) sangat realistis.
Rudiantara mengatakan saat ini di Indonesia sudah memiliki ribuan startup yang sudah melewati proses putaran pendanaan tahap awal (seed funding).
Pemerintahan Joko Widodo memang sudah membangun infrastruktur 'langit' atau digital yang bisa bermanfaat mendukung pengembangan ekonomi digital tersebut. Infrastruktur langit ini berupa pembangunan jaringan telekomunikasi Palapa Ring, hingga High Throughput Satellite.
[Gambas:Video CNN]
Bangun Infrastruktur Keamanan Siber
Anton kemudian menyebut tantangan terbesar pihaknya saat ini adalah membangun infrastruktur keamanan siber, agar infrastruktur ini bisa langsung terimplementasi. BSSN diklaim tengah menyusun strategi untuk dapat menyelesaikan segera infrastruktur terkait keamanan siber di Indonesia.
"Saat ini pembangunan infrastruktur harus dipercepat, sehingga kalau terjadi apa-apa kita akan langsung respon dengan baik dan cepat," tuturnya.
Salah satu infrastruktur keamanan siber yang tengah disusun BSSN ialah National Security Operation Center (NSOC) atau Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional bisa beroperasi pada akhir tahun 2019. NSOC nantinya akan memegang operasi keamanan siber Indonesia.
Keamanan siber nasional meliputi pemantauan keamanan siber nasional, pusat kontak siber, serta tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur.
NSOC dibentuk sebagai langkah BSSN untuk menjadikan BSSN sebagai Badan Siber Kelas Dunia. BSSN juga meluncurkan tim respon siber sektor pemerintah yang dinamakan Gov-CSIRT (Government Cyber Security Incident Response Team).
Gov-CSIRT ini akan menjadi bagian NSOC dalam mendeteksi dan melakukan mitigasi terhadap ancaman siber.
Pengoperasian NSOC ini dijalankan oleh total anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Hinsa pada 17 Juni telah menyampaikan bahwa Pagu Indikatif BSSN Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2,2 triliun kepada Komisi I DPR RI. Kendati demikian, Hinsa tidak menjawab terkait nilai anggaran yang dialokasikan khusus untuk NSOC.
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, tantangan lain menurut Anton ialah mendorong munculnya talenta atau sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber.
"Kita terus berupaya untuk mendorong SDM, tidak cuma SDM di BSSN. Kalau berbicara peta okupasi, sebenarnya kita sudah menerapkan framework standar kemampuan SDM keamanan siber secara nasional," kata dia.
"Kalau kita lihat pemenuhan SDM ini sangat luar biasa. Di BSSN untuk mencari ahli keamanan siber itu paling cepat baru terisi 6 bulan, artinya tidak gampang mencari ahli keamanan siber," sambung Anton.
(din/dal)
Selain itu, menurut Direktur Proteksi Ekonomi Digital Anton Setiawan, BSSN juga memiliki program yang menyentuh dua entitas yakni pelaku bisnis dan konsumen.
"Kita akan menjaga secara nasional infrastrukturnya, memastikan bahwa transaksi yang berjalan itu aman. Kita juga punya program turunan, pertama untuk pelaku bisnis dan konsumen yakni literasi digital," ucapnya saat sesi diskusi Peluang dan Tantangan Ruang Siber Indonesia di Jakarta, Rabu (4/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi pelaku bisnis sendiri, nantinya BSSN bakal membuat framework atau regulasi sebelum mereka membangun sistem. Sehingga para pelaku bisnis itu bisa menerapkan sistem keamanan lebih awal.
"Ke depan, BSSN melalui regulasi dan framework kita juga akan sosialisasikan ke pelaku ekonomi digital khususnya ke teman-teman UKM, kita berikan kepada mereka pengetahuan dan acuan sehingga mereka bisa membangun bisnisnya dengan aman," pungkas Anton.
Sebelumnya, Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan target Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk melahirkan 3.500 perusahaan rintisan (startup) sangat realistis.
Rudiantara mengatakan saat ini di Indonesia sudah memiliki ribuan startup yang sudah melewati proses putaran pendanaan tahap awal (seed funding).
Pemerintahan Joko Widodo memang sudah membangun infrastruktur 'langit' atau digital yang bisa bermanfaat mendukung pengembangan ekonomi digital tersebut. Infrastruktur langit ini berupa pembangunan jaringan telekomunikasi Palapa Ring, hingga High Throughput Satellite.
[Gambas:Video CNN]
Bangun Infrastruktur Keamanan Siber
Anton kemudian menyebut tantangan terbesar pihaknya saat ini adalah membangun infrastruktur keamanan siber, agar infrastruktur ini bisa langsung terimplementasi. BSSN diklaim tengah menyusun strategi untuk dapat menyelesaikan segera infrastruktur terkait keamanan siber di Indonesia.
"Saat ini pembangunan infrastruktur harus dipercepat, sehingga kalau terjadi apa-apa kita akan langsung respon dengan baik dan cepat," tuturnya.
Salah satu infrastruktur keamanan siber yang tengah disusun BSSN ialah National Security Operation Center (NSOC) atau Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional bisa beroperasi pada akhir tahun 2019. NSOC nantinya akan memegang operasi keamanan siber Indonesia.
Keamanan siber nasional meliputi pemantauan keamanan siber nasional, pusat kontak siber, serta tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur.
NSOC dibentuk sebagai langkah BSSN untuk menjadikan BSSN sebagai Badan Siber Kelas Dunia. BSSN juga meluncurkan tim respon siber sektor pemerintah yang dinamakan Gov-CSIRT (Government Cyber Security Incident Response Team).
Lihat juga:Ransomware Merajalela, Lagi! |
Gov-CSIRT ini akan menjadi bagian NSOC dalam mendeteksi dan melakukan mitigasi terhadap ancaman siber.
Pengoperasian NSOC ini dijalankan oleh total anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Hinsa pada 17 Juni telah menyampaikan bahwa Pagu Indikatif BSSN Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2,2 triliun kepada Komisi I DPR RI. Kendati demikian, Hinsa tidak menjawab terkait nilai anggaran yang dialokasikan khusus untuk NSOC.
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, tantangan lain menurut Anton ialah mendorong munculnya talenta atau sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber.
"Kita terus berupaya untuk mendorong SDM, tidak cuma SDM di BSSN. Kalau berbicara peta okupasi, sebenarnya kita sudah menerapkan framework standar kemampuan SDM keamanan siber secara nasional," kata dia.
"Kalau kita lihat pemenuhan SDM ini sangat luar biasa. Di BSSN untuk mencari ahli keamanan siber itu paling cepat baru terisi 6 bulan, artinya tidak gampang mencari ahli keamanan siber," sambung Anton.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK