HOOQ Dukung Situs Film Bajakan Seperti IndoXXI Ditutup

CNN Indonesia | Selasa, 28/01/2020 08:22 WIB
HOOQ Dukung Situs Film Bajakan Seperti IndoXXI Ditutup Ilustrasi nonton film bajakan. (Istockphoto/ Daviles)
Jakarta, CNN Indonesia -- Country Head HOOQ Indonesia, Guntur Siboro mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan pengelola situs film streaming ilegal IndoXXI untuk menutup layanan mereka.

Keputusan IndoXXI pun didasari oleh dorongan dari aliansi VCI (The Video Coalition of Indonesia) untuk menegur pengelola situs.

"Kami ikut dalam aliansi itu [VCI] untuk mengusulkan ke pemerintah. Sebenarnya yang dilakukan HOOQ dan aliansi adalah mendorong perkembangan industri kreatif, semua bajakan itu merusak industri," kata Guntur kepada awak media usai acara Kemitraan Strategis HOOQ & IM3 Ooredoo di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (27/1).


Kendati demikian, Guntur mengakui susah untuk menutup layanan secara permanen karena pengelola bisa berganti alamat IP.

"Blokir lagi, blokir lagi. Orang bisa pindah IP, enggak akan pernah hilang," tuturnya.


"Agak susah memang, sementara kita lewat Kominfo. Kalau kepentingan bisnis industri dibela lewat Badan Ekonomi Kreatif," sambung Guntur.

Polemik IndoXXI berawal dari survei YouGov yang menyebut 63 persen konsumen dari di Indonesia menonton film lewat situs torrent. Situs IndoXXI (Lite) menjadi situs menonton film populer yang digunakan oleh 35 persen pengguna.

[Gambas:Video CNN]

Menanggapi hasil survey tersebut, Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemenkominfo) menyebut akan memberantas para pelanggar hak kekayaan intelektual (HAKI) pada 2020.

Alhasil, 24 Desember lalu, IndoXXI mengunggah pengumuman bahwa situs mereka akan tutup per 1 Januari 2020 demi memajukan industri kreatif tanah air.

"Sangat berat tapi harus dilakukan, terima kasih kepada seluruh penonton setia kami, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 kami akan menghentikan penayangan film di website ini demi mendukung dan memajukan industri kreatif tanah air, semoga ke depannya akan menjadi lebih baik. Salam, INDOXXI," demikian tertulis pada situs tersebut, Selasa (24/12).


Dukung Pemerintah Pungut Pajak 

Pemerintah sedang menyiapkan aturan baru soal pajak bagi penyedia layanan OTT (over-the-top) yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Nexus Tax ini dinilai jadi solusi bagi perusahaan atau individu dari luar negeri agar membayar pajak jika ingin buka usaha di sini.

Guntur menilai aturan itu merupakan ide yang baik dan tinggal diatur saja prakteknya gimana. Namun perlu diingat ada kesulitan karena berhubungan dengan dunia digital.

"Saya pikir tinggal diatur aja gimana. Itulah susahnya dunia digital. Gimana nge-track-nya," kata Guntur.

Dia mempertanyakan cara melaporkan berapa pajak perusahaannya dan bagaimana pemerintah untuk mengeceknya. Guntur mengatakan jika hal tersebut berkaitan dengan transaksi yang ada di internet.


Terpenting, imbuh Guntur, adalah mekanisme pelaporannya akan seperti apa nantinya. Selain itu juga harus ada kerja sama antar lembaga pemerintah terkait hal perpajakan digital tersebut.

"Harus duduk, orang pajak membuat peraturan pajak harus nanya juga kan sama orang Kominfo gimana prakteknya nih," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah disebut tengah menyiapkan sistem pendaftaran. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bulan Maret nanti seharusnya sudah bisa mendaftarkan secara online.

Aturan Nexus Tax ini akan memiliki dasar hukum turunan dari dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Selain itu, peraturan pemerintah akan mengatur omnibus law perpajakan untuk menarik pajak seluruh perusahaan yang menjalankan usaha di Indonesia , tapi berdomisili di luar negeri. Aturan ini merupakan konsep baru di era digital.

(din/DAL)