Operator Masih Harap Ada Insentif untuk Blokir Ponsel Ilegal

CNN Indonesia | Jumat, 07/02/2020 17:43 WIB
Operator Masih Harap Ada Insentif untuk Blokir Ponsel Ilegal Operator masih berharap pemerintah bakal berikan insentif untuk pengadaan alat terkait pelaksanaan aturan IMEI untuk memblokir ponsel ilegal. (CNN Indonesia/ Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Operator telekomunikasi berharap pemerintah bisa memberikan insentif perihal pengadaan alat untuk memblokir ponsel ilegal. Hal ini seperti diungkap Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih.

Saat aturan IMEI berlaku, operator bakal punya kuasa untuk mengidentifikasi pelanggan mereka yang menggunakan ponsel ilegal. Hal ini bisa diketahui dengan mendeteksi nomor IMEI ponsel tersebut dan mencocokan nomor IMEI itu dengan data ponsel resmi yang ada di Kemenperin.

Jika tidak cocok, maka operator bisa mematikan layanan telekomunikasi ponsel itu. Untuk bisa mematikan layanan telekomunikasi pengguna, operator perlu membeli teknologi tambahan EIR (Equipment Identity Registration). Sehingga, mereka berharap pemerintah memberikan insentif untuk membeli teknologi tambahan ini.


"Pemerintah dapat memberikan insentif kepada operator karena investasi untuk pengadaannya sangat besar. Harapannya sedikit banyak dapat membantu meringankan investasi operator," kata Tri kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/2).

Hal ini diungkap menanggapi pernyataan Menteri Komunikasi & Informatika Johnny G. Plate. Sebelumnya, Johnny mengatakan operator tidak keberatan untuk mengadakan alat (EIR).

Meski demikian, menurut Tri pada prinsipnya XL Axiata mendukung kebijakan pemerintah untuk memblokir ponsel ilegal. Mereka juga sepakat dengan mekanisme pemblokiran serta pengadaan alat penangkal ponsel BM yang dibutuhkan.

Dihubungi terpisah, GM External Corporate Communications Telkomsel Aldin Hasyim juga mengatakan Telkomsel akan menaati aturan yang ditetapkan pada pemerintah. Telkomsel mengatakan sesungguhnya seluruh operator berharap agar pemerintah memberikan insentif.

"Kami pada prinsipnya ikut dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dan terus berkoordinasi secara intensif dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Kemenperin, Kemenkominfo dalam proses penerapan regulasi IMEI," kata Aldin.

Hal serupa juga diungkap Wakil Direktur Hutchison Tri Indonesia, Danny Buldansyah. Ia mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan soal insentif dengan pemerintah. Padahal pihaknya berharap ada insentif terkait pelaksanaan IMEI karena saat ini bisnis para operator di Indonesia sedang 'susah'.

"Ini yang kita mau tanya ke pemerintah, insentifnya apa? Sebetulnya kita tidak keberatan ya apapun itu kalau memang sudah di diminta oleh pemerintah pasti akan kita turuti cuman pada saat ini di saat industri itu lagi tertekan," ujar Danny di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (15/8).

[Gambas:Video CNN]

Metode whitelist dan blacklist

Sebelumnya, Johnny juga sempat menyebut kalau pemerintah belum memutuskan soal metode pemblokiran. Apakah mereka akan menggunakan metode blacklist atau whitelist.

Menurut Danny, jika pemerintah memilih metode blacklist, maka setiap operator harus membeli mesin EIR. Namun, jika pemerintah memilih mekanisme blokir berdasarkan whitelist, maka pemblokiran bisa dilakukan secara terpusat (centralized IMEI).

"Jika metode yang ditetapkan adalah whitelist, maka dibutuhkan centralized EIR yang harus dibeli secara bersama-sama oleh semua operator," ujarnya. (jnp/eks)