Strategi Pemerintah Kembangkan AI Rampung Juli 2020

CNN Indonesia | Kamis, 20/02/2020 17:28 WIB
Strategi Pemerintah Kembangkan AI Rampung Juli 2020 Pemerintah bakal menerapkan strategi pengembangan kecerdasan buatan pada Juli 2020(Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan merampungkan Strategi Nasional Pengembangan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan pada Juli 2020. Strategi ini diinisiasi oleh Kementerian Riset & Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/ BRIN).

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Michael Andreas Purwoadi mengatakan Menristek/ BRIN Bambang Brodjonegoro menargetkan strategi tersebut bisa rampung pada Juli 2020. Dalam strategi tersebut terdapat peta jalan (roadmap) penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam lima tahun ke depan.

"Iya pak menteri mintanya bulan Juli 2020. Kita usahakan. Di dalam strategi ada roadmap. Kami ingin AI bisa berjalan di Indonesia," ujar Michael di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

Strategi akan menentukan sektor mana yang akan terlebih dahulu diterapkan untuk AI dalam lima tahun ke depan. Ia mengatakan yang akan terlebih dahulu diterapkan AI adalah sektor layanan publik.


Dalam strategi tersebut juga dibuat tim pengembangan yang melibatkan baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah diwakili oleh Kemenristek/ BRIN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hingga BPPT.

Di sisi swasta terdapat nama besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan berbagai perusahaan yang sudah mengembangkan AI. Universitas dan akademisi juga dilibatkan dalam strategi nasional ini.

[Gambas:Video CNN]

"Kita sedang cari prioritas. Di pajak, keuangan sudah dipakai. Kita sedang cari [sektor] yang paling banyak dampaknya," kata Michael.

Michael mengatakan selain layanan publik ada beberapa sektor prioritas dalam AI seperti, pendidikan, kesehatan, makanan dan biotek, finansial, pertahanan, dan pariwisata.

"Target kami itu AI itu bisa membantu Indonesia dalam perkembangan ekonomi dalam memberikan layanan sosial yang lebih baik dan lebih efisien," kata Michael. (jnp/eks)