Diminta Berbagi Frekuensi, Tri Setuju, Operator Lain Bungkam

CNN Indonesia | Jumat, 06/03/2020 14:22 WIB
Pemerintah minta operator saling berbagi frekuensi sesuai aturan Omnibus Law Cipta Kerja, Tri bersuara namun opertor lain bungkam. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/HO)
Jakarta, CNN Indonesia -- Operator telekomunikasi Hutchinson Tri menyebut setuju dengan permintaan pemerintah untuk berbagi frekuensi. Sementara operator lain seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, masih bungkam.

Menurut Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia (Tri), Danny Buldansyah aturan network sharing bakal menjadikan industri telekomunikasi di Indonesia semakin sehat. Namun, tiga operator lain tidak memberi respons.

"Sangat setuju, selama dibolehkan dengan skema B2B (bussiness to business)," kata Danny saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Senin (2/3).

"Hal ini akan menjadikan industri lebih efisien, mungkin penerapannya masih butuh waktu," pungkasnya.


Hal ini diutarakan Danny terkait dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Johnny sempat menyebut kalau soal draf Omnibus Law Cipta Kerja bakal mengatur soal berbagi frekuensi antar operator seluler.

Namun, ia menyerahkan kesepakatan soal berbagi frekuensi itu kepada operator. Menurut dia, dengan berbagi, bisa membuat pengelolaan frekuensi dapat dikelola dan digunakan lebih efisien.

"Harus ada aturan sharing frekuensinya, radio komunikasi, dan frekuensi telekomunikasi bisa berjalan di frekuensi yang sama untuk kepentingan nasional," kata Johnny di kantor Kemenkominfo, Jakarta (26/2).

"Jadi, bukan untuk kepentingan lain. Begitu pula infrastruktur (jaringan) kita harus bisa menggunakan secara efisien, supaya jangan sampai semua bangun infrastruktur yang sama. Lalu terjadi duplikasi yang mengakibatkan infrastruktur Indonesia tidak efisien," lanjut dia.

Rencana pemerintah mendorong efisiensi industri telekomunikasi sempat dicanangkan melalui rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi.

Selain PP No. 52, ada juga PP No. 53 Tahun 2000 tentan frekuensi dan orbit satelit, di mana kedua perubahan itu membuka model bisnis berbagi jaringan serta munculnya Mobile Virtual Network Operator (MVNO) yang diyakini dapat mempercepat penetrasi infrastruktur dan layanan pitalebar (broadband).

(din/eks)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK