Netizen 'Serang' Anggota DPR yang Bakal Ikut Tes Corona
CNN Indonesia
Senin, 23 Mar 2020 16:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus corona Covid-19 pekan ini mengundang aksi kecaman warganet.
Sebagian warganet menyayangkan kenapa rapid test Covid-19 tidak didahulukan untuk tenaga medis tetapi malah anggota DPR dan keluarga mereka, seperti yang dicuitkan @adityahib_.
"Tim medis ada di garda terdepan, tapi kenapa DPR yang dites duluan pak? @jokowi?," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Senada dengan @adityahib_, warganet @archabandung mengatakan sebetulnya tidak apa-apa anggota DPR dan keluarga menjalani rapid test Covid-19, tetapi alangkah baiknya jika tenaga medis dan pasien yang berstatus suspect, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang dilakukan test terlebih dahulu.
"Anggota DPR dan keluarganya juga berhak untuk menjalani test corona, namun bukan jadi prioritas. Yang seharusnya diprioritaskan adalah tenaga medis dan yang sudah berstatus suspect, PDP, dan ODP," cuit @archanbandung.
[Gambas:Twitter]
Akun @ibrahimabdul_05 mengatakan anggota DPR mendapat gaji yang besar, maka ia menilai mereka sanggup untuk membayar rapid test Covid-19 tanpa menganggarkan insentif tambahan.
"Anggota DPR gaji besar, bisa melakukan cek mandiri di rumah sakit rujukan. Mereka sanggup untuk bayar sendiri," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Selain itu, akun @anandabadudu menyarankan agar pejabat merasakan penderitaan rakyat seperti ketika membuat KTP yang kadang dipersulit.
"Ada baiknya pejabat sekali-kali ikut merasakan penderitaan rakyat dengan mempersulit diri melakukan segala sesuatu (bikin KTP, bikin SIM, paspor dll) termasuk test corona. Saya khawatir kalau mereka hidupnya dipermudah terus jadi tidak tahu apa yang harus diperbaiki," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Ada juga warganet yang berbesar hati menerima keputusan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan lockdown. Tetapi ia menyarankan agar gaji satu bulan anggota DPR dialokasikan untuk membiayai alat rapid test Covid-19.
[Gambas:Video CNN]
"Tidak apa-apa Indonesia tidak ada lockdown, tapi anggota DPR tidak usah digaji satu bulan saja. Gajinya untuk membiayai alat test Covid-19, supaya bisa mengadakan rapid test ala Korsel," cuit @amiheh.
[Gambas:Twitter]
Malah akun @eggstone beranggapan bahwa ini lah kesempatan bagi dia untuk mengaku-ngaku sebagai kerabat anggota DPR, agar dia bisa menjalani rapid test Covid-19.
"Ini lah saat yang tepat buat ngaku-ngaku sodaraan sama anggota DPR RI," cuitnya.
[Gambas:Twitter]
Tak hanya itu, sejumlah publik figur juga menyuarakan agar tes corona covid-19 untuk anggota DPR RI digagalkan dan lebih memprioritaskan pasien positif dan tenaga medis.
[Gambas:Twitter]
[Gambas:Twitter]
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menyebut kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
Indra menjelaskan keluarga anggota dewan akan dites secara bergilir. Tes yang dilakukan berupa pengambilan sampel darah (rapid test), bukan pengambilan sampel lendir hidung atau tenggorokan (Polymerase Chain Reaction/PCR).
Sebanyak empat dokter dan empat paramedis ditugaskan mengawal pemeriksaan itu. Indra bilang seluruh keluarga akan mengikuti tes kesehatan tersebut.
"Kalau itu negatif, langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk divaksin anti-flu dan antipneumonia," tuturnya.
Indra mengatakan mulanya hanya anggota dewan yang di atas 50 tahun yang menjalani pemeriksaan. Namun akhirnya tes itu digelar untuk semua atas permintaan anggota dewan.
(din/dal)
Sebagian warganet menyayangkan kenapa rapid test Covid-19 tidak didahulukan untuk tenaga medis tetapi malah anggota DPR dan keluarga mereka, seperti yang dicuitkan @adityahib_.
"Tim medis ada di garda terdepan, tapi kenapa DPR yang dites duluan pak? @jokowi?," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada dengan @adityahib_, warganet @archabandung mengatakan sebetulnya tidak apa-apa anggota DPR dan keluarga menjalani rapid test Covid-19, tetapi alangkah baiknya jika tenaga medis dan pasien yang berstatus suspect, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang dilakukan test terlebih dahulu.
[Gambas:Twitter]
Akun @ibrahimabdul_05 mengatakan anggota DPR mendapat gaji yang besar, maka ia menilai mereka sanggup untuk membayar rapid test Covid-19 tanpa menganggarkan insentif tambahan.
"Anggota DPR gaji besar, bisa melakukan cek mandiri di rumah sakit rujukan. Mereka sanggup untuk bayar sendiri," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Selain itu, akun @anandabadudu menyarankan agar pejabat merasakan penderitaan rakyat seperti ketika membuat KTP yang kadang dipersulit.
"Ada baiknya pejabat sekali-kali ikut merasakan penderitaan rakyat dengan mempersulit diri melakukan segala sesuatu (bikin KTP, bikin SIM, paspor dll) termasuk test corona. Saya khawatir kalau mereka hidupnya dipermudah terus jadi tidak tahu apa yang harus diperbaiki," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Ada juga warganet yang berbesar hati menerima keputusan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan lockdown. Tetapi ia menyarankan agar gaji satu bulan anggota DPR dialokasikan untuk membiayai alat rapid test Covid-19.
[Gambas:Video CNN]
"Tidak apa-apa Indonesia tidak ada lockdown, tapi anggota DPR tidak usah digaji satu bulan saja. Gajinya untuk membiayai alat test Covid-19, supaya bisa mengadakan rapid test ala Korsel," cuit @amiheh.
[Gambas:Twitter]
Malah akun @eggstone beranggapan bahwa ini lah kesempatan bagi dia untuk mengaku-ngaku sebagai kerabat anggota DPR, agar dia bisa menjalani rapid test Covid-19.
"Ini lah saat yang tepat buat ngaku-ngaku sodaraan sama anggota DPR RI," cuitnya.
[Gambas:Twitter]
Tak hanya itu, sejumlah publik figur juga menyuarakan agar tes corona covid-19 untuk anggota DPR RI digagalkan dan lebih memprioritaskan pasien positif dan tenaga medis.
[Gambas:Twitter]
[Gambas:Twitter]
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menyebut kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
Indra menjelaskan keluarga anggota dewan akan dites secara bergilir. Tes yang dilakukan berupa pengambilan sampel darah (rapid test), bukan pengambilan sampel lendir hidung atau tenggorokan (Polymerase Chain Reaction/PCR).
Sebanyak empat dokter dan empat paramedis ditugaskan mengawal pemeriksaan itu. Indra bilang seluruh keluarga akan mengikuti tes kesehatan tersebut.
"Kalau itu negatif, langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk divaksin anti-flu dan antipneumonia," tuturnya.
Indra mengatakan mulanya hanya anggota dewan yang di atas 50 tahun yang menjalani pemeriksaan. Namun akhirnya tes itu digelar untuk semua atas permintaan anggota dewan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK