Batan Jelaskan Hambatan Uji Kelayakan PLTN di Kalbar

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) menyatakan telah memulai studi kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat. Studi kelayakan pembangunan PLTN akan berlangsung paling cepat tiga tahun.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Batan, Suparman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/7).

"Saat ini kami sedang melakukan studi. Ada di beberapa tempat (di Kalbar)," ujar Suparman.

Menurut Suparman, studi kelayakan harus dilakukan untuk memastikan PLTN aman dibangun di Kalbar sebagaimana ketentuan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Beberapa hal yang menjadi syarat PLTN adalah aman dari gempa hingga tsunami.

Suparman menyebut studi kelayakan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Namun, dia menyampaikan prediksi itu bisa mundur mengingat keterbatasan dana.

"Tidak bisa kami dengan dana yang terbatas itu bisa menyelesaikan dalam waktu seperti di Bangka, bisa dua-tiga tahun. Jadi target kami hanya untuk identifikasi apakah itu aman untuk dibangun," ujarnya.

"Jadi belum kami evaluasi apakah tapak (lokasi) ini layak atau tidak. Karena itu perlu biaya yang besar," ujar Suparman.

Batan diketahui pernah melakukan uji kelayakan PLTN di Bangka Belitung beberapa tahun silam. Sebelum mangkarak, Batan pernah menilai lokasi tapak di Kabupaten Bangka Selatan layak dibangun PLTN karena memenuhi kriteria keberterimaan tapak.

Kapasitas optimal untuk tapak Bangka Selatan disebut bisa 4 x 1.000 Mwe dengan unit pertama akan beroperasi pada 2029, dengan asumsi keputusan pemerintah untuk 'Go Nuclear' pada 2015.

Lebih lanjut, Suparman berkata PLTN sejatinya dirancang untuk tahan gempa.

"Jadi kami memang dari awal sudah melakukan simulasi, misal ada gempa atau tsunami. Kendala utama PLTN adalah posisi tempatnya. Kalau persoalan lain dari sisi sosial itu dari penduduk yang menolak," ujarnya.

Di sisi lain, Suparman menyampaikan Indonesia akan menggunakan teknologi terbaru jika PLTN dibangun di Indonesia. Sebagaimana ketentuan dalam negeri, PLTN gernerasi baru memiliki tingkat kemanan yang lebih tinggi.

"Jadi saat ini masih studi kelayanan dan tidak semua aspek karena dana terbatas. Jadi belum tentu dibangun saat dalam waktu dekat dibangun," ujar Suparman.

Adapun negara yang bisa menjadi contoh Indonesia dalam membangun PLTN, kata Suparman adalah Korea Selatan. Meski lebih stabil, Korsel dinilai memiliki kondisi geologi seperti Indonesia. Selain itu, Korsel diketahui sudah menguasai teknologi PLTN.

"Kalau kita hanya bangun satu kemudian tidak dilanjutkan itu sebetulnya sangat tidak baik, Karena harus kesinambungan. Kita harus menuju kemandirian teknologi. Beberapa negara menerapkan itu," ujarnya.

Suparman menambahkan Batan tidak terlibat dalam proses penetapan Kalbar sebagai lokasi PLTN. Dia mengatakan pemerintah Kalbar mengajukan kepada pemerintah agar PLTN dibangun di wilayahnya karena mengalami masih kekurangan listrik.

Selain itu, dia menyebut potensi tambang uranium sebagai bahan baku PLTN juga menjadi dasar Kalbar meminta pembangunan PLTN.

"Jadi bukan Batan yang menentukan. Kami atas permintaan dari Pak Gubernur (Kalbar). Dan Pak Gubernur sudah menulis surat kepada Pak Presiden," ujar Suparman.

Lebih dari itu, Suparman memprediksi Indonesia baru memiliki PLTN paling cepat 10 tahun lagi jika tidak ada hambatan.