Pengamat Tanggapi Konflik Telkom dan Netflix

Jonathan Patrick, CNN Indonesia | Selasa, 22/09/2020 13:21 WIB
Konflik Telkom dan Netflix kembali menyeruak setelah Telkom mengumumkan belum ada kesepakatan komersial dengan Netflix. Konflik Telkom dan Netflix kembali menyeruak setelah Telkom mengumumkan belum ada kesepakatan komersial dengan Netflix. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat TIK dari ICT Institute, Heru Sutadi menanggapi konflik antara Telkom dan Netflix beberapa waktu terakhir. Hal itu muncul setelah Telkom mengomentari borosnya pemakaian kuota menonton Netflix.

"Layanan video itu memang makan bandwidth alias kuota yang besar. Apalagi jika kategori high definition atau HD. Dengan jumlah pengguna makin besar, maka kebutuhan kapasitas jaringan juga makin besar," kata Heru saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).

Konflik Telkom dan Netflix kembali menyeruak setelah Telkom mengumumkan belum ada kesepakatan komersial dengan Netflix. Masalah itu muncul setelah Telkom membuka blokir Netflix pada awal Juli 2020.


Dalam keterangan resmi Telkom, Netflix belum sepakat membayar direct-peering untuk penyaluran heavy traffic konten video. Padahal, Telkom mengatakan konten HD video Netflix sangat boros mengonsumsi bandwidth. Tekanan pada kapasitas bandwidth akan memengaruhi kualitas layanan, khususnya kecepatan internet.

Telkom juga menjelaskan Netflix harusnya tak hanya meletakkan server di Singapura, tapi juga di Indonesia. Telkom meminta agar konten video resolusi tinggi ini harus terdistribusi ke jaringan CDN Telkom di Indonesia. Dian menekankan Netflix wajib interkoneksi (direct-peering) dengan CDN Telkom.

Dalam hal ini Heru sepakat dengan Telkom, sebab apabila server Netflix tidak ada di Indonesia, maka akan ada devisa negara yang akan ke luar negeri.

"Jika server di luar negeri, maka perlu ada koneksi jaringan ke sana tentu ada devisa kita yang keluar," ujar Heru.

Sebelumnya, Telkom juga mempersoalkan Netflix yang hanya memungut pajak PPN dari pelanggan Indonesia. Netflix disebut Telkom harus membayar pajak penghasilan atas hasil dan manfaat ekonomi di Indonesia.

Apabila Telkom mempersoalkan itu, Heru mengatakan Telkom lebih baik melaporkan ke Ditjen Pajak dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelesaikan isu pajak ini.

"Perpajakan Netflix dan kawan-kawan (OTT) aturannya sudah ditetapkan Kementerian Keuangan meski baru sebatas PPN. Jadi kalau ada isu pajak, maka ini harus dilaporkan ke Ditjen Pajak dan Kemenkominfo agar bisa segera diblok layanan Netflix sampai isu perpajakan terselesaikan," ujar Heru.

Operator berhak memutus kerja sama dengan penyedia konten

Heru menambahkan operator memiliki hak untuk bekerja sama dengan berbagai layanan video streaming karena merupakan model business to business (B2B). Sudah sewajarnya perusahaan memutuskan kerja sama yang tidak menguntungkan.

"Operator sebenarnya berhak kerja sama dengan siapa saja untuk layanan video streaming. Dan yang tidak menguntungkan tentu bisa dihentikan," ucap Heru.

Di sisi lain, Heru meragukan Telkom berani untuk menghentikan atau memblokir lagi layanan Netflix. Sebab Netflix saat ini sudah memiliki basis pengguna yang besar.

Diduga Telkom akan kehilangan pelanggan baik itu di Indihome maupun di Telkomsel akibat pemutusan kerja sama ini.

"Cuma persoalannya apakah berani? Sebab Netflix itu sudah jadi bahan kompetisi dengan operator lain. Sehingga sebelum menghentikan layanan dan fokus pada penyedia lainnya, tentu akan dihitung dampaknya," tukas Heru.

Sebelumnya sejak awal Maret, Uni Eropa mendesak Netflix dan platform streaming lainnya seperti YouTube untuk berhenti menayangkan video HD untuk mencegah keruntuhan internet. Hal ini diungkap Uni Eropa menyusul peningkatan traffic internet yang melonjak di kala pandemi Covid-19.

Dengan begitu banyak negara melakukan lockdown, ratusan juta bekerja dari rumah dan juga banyak siswa yang belajar dari rumah. Hal ini berimbas pada penggunaan aplikasi telekonferensi yang melonjak tinggi dan memberikan tekanan besar pada bandwidth internet.

Dilansir dari CNN, Komisaris Eropa Thierry Breton mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan CEO Netflix, Reed Hastings terkait masalah ini. Breton mengimbau orang dan perusahaan untuk beralih ke resolusi standar apabila HD tak diperlukan untuk mengamankan akses internet untuk semua.

Seorang juru bicara Netflix mengatakan kepada CNN akan mengurangi kualitas gambar streaming-nya. Netflix mengatakan pengurangan traffic sekitar 25 persen di jaringan Eropa bisa memberikan layanan yang bagus bagi konsumen.

"Komisaris Breton benar untuk menyoroti pentingnya memastikan bahwa internet terus berjalan dengan lancar selama masa kritis ini. Kami telah berfokus pada efisiensi jaringan selama bertahun-tahun, termasuk menyediakan layanan koneksi terbuka kami secara gratis ke perusahaan telekomunikasi," ucap Netflix.

YouTube juga mengatakan akan meminimalisir tekanan kepada jaringan sembari terus berkomunikasi dengan operator jaringan.

"Kami akan terus bekerja dengan pemerintah negara bagian anggota dan operator jaringan untuk meminimalkan tekanan pada sistem, sambil juga memberikan pengalaman pengguna yang baik," kata YouTube.

(jnp/mik)

[Gambas:Video CNN]