Alat Rusak, Warga Diminta Pakai Kentungan Peringatan Tsunami

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut mengimbau masyarakat agar memanfaatkan alat kentungan sebagai alternatif pengganti alat peringatan dini atau "early warning system" (EWS) bencana tsunami yang selama ini kondisinya tidak berfungsi di sepanjang pantai selatan Garut, Jawa Barat.

"Setiap desa atau kampung-kampung yang hasil kajian akan terdampak untuk membuat kentungan sebagai alat memberitahukan adanya bahaya," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Tubagus Agus Sofyan di Garut, Kamis.

Ia mengatakan, alasan memanfaatkan kentungan karena bisa dijadikan suara peringatan bagi masyarakat di perkampungan, terutama yang tinggal di pesisir pantai selatan Garut agar secepatnya menyelamatkan diri dari ancaman tsunami.

Sementara alat canggih untuk memberi tahu akan adanya bahaya tsunami, kata dia, kondisinya sudah rusak, bahkan beberapa komponennya ada yang mencuri sehingga tidak berfungsi.

"Sebenarnya kalau ada alat EWS itu lebih mudah, kita tinggal pencet tombol maka sirine peringatan tsunami akan bunyi untuk mengingatkan warga," katanya.

Tubagus menyampaikan, BPBD Garut terus melakukan upaya meminimalisasi tingkat risiko dari bahaya bencana alam di Garut, termasuk ancaman potensi bencana gempa dan tsunami di laut selatan Jawa.

Upaya yang sudah dilakukan BPBD, kata dia, melakukan sosialisasi seperti memberi pemahaman tentang tindakan yang tepat untuk memberitahukan warga akan adanya bencana dengan memanfaatkan kentungan atau pengeras suara di masjid.

"Pengeras suara di masjid mungkin bisa digunakan untuk memberitahukan warga, itu juga kalau listriknya tidak mati," ujarnya.

Ia mengatakan, BPBD Garut bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah melakukan kegiatan tentang kesiapan menghadapi bencana tsunami.

Kegiatan untuk meminimalisasi risiko bencana itu, kata dia, penting dilakukan karena Garut terdapat pantai yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi seperti tsunami.

Adanya potensi bencana itu, kata dia, maka semua jajaran aparatur pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa dan semua lapisan masyarakat untuk selalu waspada.

"Yang akan kita lakukan adalah berkomunikasi langsung dengan para camat, dilanjutkan ke para kepala desa yang diperkirakan terdampak," katanya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendesak peningkatan sektor mitigasi bencana mengingat adanya kenaikan jumlah bencana alam dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam rapat koordinasi nasional bersama sejumlah elemen pemerintahan pusat dan daerah, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memaparkan ada peningkatan ancaman bencana alam terkait dengan La Nina tahun ini. Selain itu, juga naiknya intensitas gempa bumi di Indonesia.

"Mitigasi serta peringatan dini gempa bumi dan tsunami, serta cuaca dan iklim ekstrem merupakan hal yang mendesak untuk dipersiapkan dan diperkuat," kata Dwikorita mengutip Antara, Rabu (7/10).