KPI ke Pemerintah: Warga Miskin Harus Punya TV Digital 2022

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong distribusi set top box (STB) bagi warga tak mampu atau miskin agar penerapan Analog Switch Off (ASO) atau migrasi dari TV analog ke TV digital bisa merata.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio menyatakan Komisi I DPR bersama KPI pusat meminta STB agar didistribusikan merata ke warga miskin. Berdasarkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, pemerintah telah menargetkan transisi TV analog ke TV digital akan rampung pada 2022.

Oleh karena itu, Agung meminta dalam waktu 2 tahun tersebut pemerintah harus mendata warga kurang mampu yang masih memiliki TV analog.

"Warga-warga itu harus diberikan STB, entah pemerintah yang subsidi atau berikan gratis, atau atau mewajibkan penyedia siaran TV digital untuk menyediakan STB," ujar Agung dalam Webinar, Rabu (21/10).

Agung menjelaskan hak warga menerima informasi akan dilanggar apabila ada warga yang tak bisa mengakses siaran TV digital, sementara TV analog telah diputus total.

Sebab berdasarkan pasal 28 ayat f UUD 1945, informasi adalah hak warga negara. Jadi karena itu adalah hak, maka negara berkewajiban mengirimkan informasi itu kepada warga.

"Kalau ada pemutusan siaran analog maka TV yang masih tabung dan analog tidak akan dapat menerima informasi. Artinya ada hak-hak warga tidak terpenuhi," ujar Agung.

Menanggapi hal itu, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M. Ramli mengatakan STB bisa membuat TV analog menerima sinyal siaran televisi digital.

Ramli mengatakan pemerintah akan memetakan penduduk kurang mampu untuk meratakan penerapan migrasi ke TV digital.

"Pemerintah juga memperhatikan hal ini, dari sinilah kita memetakan penduduk-penduduk yang tergolong kurang mampu mestinya mungkin yang TVnya masih analog harus mendapatkan bantuan STB ini," kata Ahmad.

Ahmad mengakui banyak warga yang tentunya masih menggunakan TV analog yang tidak kompatibel dengan siaran digital. STB bisa menjadi solusinya, sehingga pemerintah menyiapkan distribusi STB subsidi atau STB gratis.