Twitter Perluas Identifikasi Akun Lembaga Negara

Twitter mengumumkan perluasan kebijakan identifikasi akun terkait kelembagaan negara yang kini melibatkan anggota Group of Seven (G7), termasuk Indonesia di dalamnya. Kebijakan ini lanjutan ketentuan yang sudah diterapkan pada Agustus 2020.

Pada Agustus 2020, Twitter memperluas pelabelan akun untuk dua kategori tambahan, yaitu jajaran akun utama pejabat pemerintah dan akun entitas media yang berafiliasi dengan negara. Dalam perluasan ini meliputi akun lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Pada Rabu (17/2) Twitter melalui keterangan resmi menjelaskan kebijakan itu diperluas ke akun resmi negara G7, yang dijelaskan sebagai kelompok negara dengan ekonomi paling maju di dunia, 'dan negara-negara lain di mana Twitter mengumumkan temuan operasi informasi terkait negara'.

Negara-negara yang terlibat dalam perluasan kebijakan yakni Kanada, Kuba, Ekuador, Mesir, Jerman, Honduras, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Arab Saudi, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab

Kategori akun Twitter yang dilabeli dalam perluasan kebijakan ini yaitu akun pejabat penting pemerintah yang sudah diverifikasi. Ini termasuk menteri, entitas kelembagaan, duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik.

"Saat ini, fokus utamanya adalah jajaran pejabat senior dan entitas yang mewakili suara resmi dari negara tersebut untuk urusan luar negeri," tulis Twitter.

Kategori akun lainnya yang akan dilabeli yakni akun personal para pemimpin negara.

Twitter juga memperbarui teks dari label akun-akun pemerintahan dengan menambahkan spesifikasi untuk membedakan antara akun individu dan institusi, serta memperluas aplikasi label ke akun personal para kepala negara untuk memberikan konteks yang lebih jelas bagi pengguna Twitter.

Untuk langkah selanjutnya, Twitter sedang berupaya mengaplikasikan label tambahan pada akun-akun media yang berafiliasi dengan negara dalam beberapa bulan mendatang. Pendekatan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan hanya akun relevan yang akan terdampak kebijakan tersebut.

Tujuan

Fokus utama Twitter pejabat tinggi, para kepala negara, hingga institusi yang mewakili suara resmi dari suatu negara. Menurut Twitter ini langkah penting agar ketika orang melihat suatu akun mendiskusikan isu geopolitik suatu negara, mereka dapat memahami konteks tersebut dari sudut pandang nasional, dan lebih memahami tentang siapa yang mereka wakili.

Twitter juga fokus pada tim administrasi yang berada dalam pemerintahan masing-masing kepala negara yang menyuarakan perspektif kebijakannya di luar negeri.

Twitter bilang dengan mengklik label, akan mengarahkan pengguna ke artikel yang menjelaskan tentang kebijakan ini dan merujuk ke Laporan Transparansi Twitter sebagai informasi tambahan. Perusahaan media sosial asal Amerika Serikat ini juga akan mengirimkan notifikasi saat sebuah akun mendapatkan label, dan memungkinkan pemilik akun memberikan masukannya secara langsung.