Youtube Hapus 5 Saluran TV yang Dikelola Militer Myanmar

M. Ikhsan, CNN Indonesia | Jumat, 05/03/2021 13:29 WIB
Saluran yang dihapus Youtube, di antaranya, MRTV (Myanma Radio and Television), Myawaddy Media milik militer, MWD Variety, dan MWD Myanmar. YouTube hapus lima Saluran TV di Myanmar. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Youtube telah menghapus lima saluran jaringan televisi yang dikelola militer Myanmar yang dihosting di platformnya pasca kudeta di negara Asia Tenggara itu.

Saluran yang dihapus Youtube, di antaranya, MRTV (Myanma Radio and Television), Myawaddy Media milik militer, MWD Variety, dan MWD Myanmar.

"Kami telah menghentikan sejumlah saluran dan menghapus beberapa video dari YouTube sesuai dengan pedoman komunitas kami dan hukum yang berlaku," kata seorang juru bicara Youtube dalam sebuah pernyataan menanggapi pertanyaan Reuters.


Sebelumnya, Facebook menyatakan telah melarang militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagram. Kebijakan itu keluar setelah adanya demonstrasi massal akibat kudeta militer Myanmar.

Facebook mengaku memperlakukan situasi di Myanmar sebagai keadaan darurat dan tetap fokus pada keselamatan komunitasnya, serta orang-orang Myanmar secara lebih luas.

"Hari ini, kami melarang militer Myanmar (Tatmadaw) dan entitas negara, serta media yang dikendalikan militer dari Facebook dan Instagram," ujar Direktur Kebijakan Facebook APAC, Rafael Frankel dalam postingan blog.

Menurut Frankel berbagai peristiwa sejak kudeta 1 Februari 2021, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya pelarangan akses bagi militer Myanmar.

"Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw di Facebook dan Instagram terlalu besar," ucapnya.

Selain itu, Frankel juga menyampaikan pihaknya telah melarang entitas komersial yang terkait dengan Tatmadaw untuk beriklan di Facebook atau Instagram.

Facebook menggunakan laporan Misi Pencari Fakta PBB tentang Myanmar tahun 2019, tentang kepentingan ekonomi Tatmadaw, sebagai dasar untuk memandu upaya itu, serta dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

"Larangan ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu," ujar Frankel.

(jps/mik)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK