Kronologi Peleburan Kemenristek/BRIN ke Kemendikbud

eks, CNN Indonesia | Senin, 12/04/2021 07:22 WIB
Kronologi peleburan Kemenristek/BRIN ke Kemendikbud atas permintaan Jokowi yang disetujui DPR lewat Rapat Paripurna pekan lalu. Menteri Ristek/ Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/ BRIN) dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penggabungan dua kementerian ini bakal membuat Kemendikbud menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud dan Ristek).

Peleburan ini dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terungkap ke publik dari surat presiden yang diterima CNNIndonesia.com pada Sabtu (10/4) dan paparan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Bambang Brodjonegoro dalam diskusi daring bertajuk Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi, Minggu (11/4).


Sebelumnya, Bambang yang akrab dikenal dengan sebutan Bambroj sempat curhatsoal nasib Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang belum jelas. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (30/3).

Ketidakjelasan ini lantaran BRIN selama ini berjalan dengan ketiadaan dan tanpa kejelasan dasar hukum yang menaungi seluruh unit organisasi yang diperlukan guna menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, akuntabel, dan optimal.

Kemenristek dilebur, Kementerian Investasi hadir

Peleburan ini dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat terkait penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pada surat Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/Pres/03/2021yang dikirim 30 Maret 2021 itu, Presiden juga menyebut pembentukan Kementerian Investasi. Pembentukan Kementerian Investasi disebutkan untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Surat Jokowi itu lantas dibahas pada Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Rapat itu digelar Kamis (8/4), dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan pimpinan sembilan fraksi. Hasil rapat menyetujui dua usulan Presiden. Persetujuan itu lantas disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (9/4).


Tarik ulur Kemenristek-BRIN

Menurut Bambroj, BRIN sejak berdiri pada 2019 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang bersifat sementara, yakni Perpres 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional berlaku sampai 31 Desember 2019.

Pada Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perpres tentang BRIN. Agar Perpres menjadi efektif, selanjutnya mesti diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, Perpres ini tak pernah diundangkan oleh KemenkumHAM hingga setahun kemudian. Alasannya, ada pihak yang inginkan bahwa BRIN harus terpisah dari Kemenristek, lantaran BRIN seharusnya melakukan penelitian secara konkrit. Sementara, menurut Bambang BRIN merupakan badan yang berada di bawah kementerian.

Setahun menemui jalan buntu, akhirnya diputuskan BRIN dipisah dari Kemenristek. Tapi, Bambroj meminta Kemenristek tetap berdiri sendiri dan mengusulkan Dikti yang ada di bawah Kemendikbud kembali masuk ke Kemenristek menjadi Kemenristekdikti.

"Tapi rupanya usulan saya bukan usulan yang diambil, keputusan yang diambil adalah yang digabungkan ke Kemndikbud, karena Dikti ada di sana. Dikti tidak dikeluarkan tetap di disitu (Kemendikbud) dan Kemenristek yang akan gabung dengan Kemendikbud," terangnya.

Nasib Tak Jelas Badan Riset di Bawah Kemenristek

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK