Eks Timses Jokowi Jadi Calon Dirjen Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyeleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Jabatan itu disebut bisa diisi oleh pihak swasta, salah satunya eks Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong.
Usman sendiri mengaku telah masuk ke seleksi tahap akhir. Namun, Usman enggan menjelaskan secara rinci apakah dirinya ditunjuk atau mengajukan diri mendaftar sebagai calon Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik.
"Saya memang mengikuti seleksi menjadi dirjen Kominfo. Saat ini seleksi tahap akhir selesai dengan munculnya 3 nama termasuk saya. Tim penilai akhir akan memutuskan satu nama sebagai dirjen," ujar Usman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/6).
Eks tim sukses Jokowi di Pilpres 2019 itu menjadi salah satu nama yang lulus sebagai calon Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik bersama dua nama lainnya.
Berdasarkan data yang diterima CNNIndonesia.com, terdapat tiga calon peserta yang lulus sebagai calon Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Ketiga calon itu adalah Danang Rizki Ginanjar; Syaifullah; dan Usman Kansong.
Berdasarkan keterangan status kepegawaian, hanya Syaifullah yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan Danang dan Usman merupakan non-PNS.
Pengumuman terkait tiga calon Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo tertuang dalam Pengumuman Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kemenkominfo Nomor: 36/PANSEL.KOMINFO/KP.03.01/05/2021 tentang Hasil Penilaian Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik.
Pengumuman itu ditandatangani oleh Sekjen Kominfo Mira Tayyiba pada 31 Mei 2021.
Menteri Komunikasi dan Informatikan Johnny G Plate dan Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi belum menjawab panggilan telepon dan pesan instan untuk diminta konfirmasi perihal ini.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan jabatan pimpinan tinggi (JPT) di pemerintahan pusat bisa diisi pegawai institusi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Sekarang sudah banyak kementerian dan instansi mengisi jabatan pimpinan tinggi bisa mengambil dari swasta, bisa ambil dari BUMN, khususnya perbankan, khususnya instansi swasta yang memang diperlukan dalam peningkatan SDM ASN kita," ungkapnya melalui konferensi virtual, Selasa (1/9).
Ia mengatakan hal ini dimungkinkan karena diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.