Pengamat: Cek Bansos Pakai Satelit Bisa Ganggu Data Pribadi

Pengamat menilai kebijakan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, akan melakukan pengecekan rumah penerima bantuan sosial (bansos) menggunakan foto satelit yang bekerjasama dengan LAPAN bisa mengganggu hak privasi.

Namun, Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Alia Yofira Karunian, menerangkan gangguan privasi ini bisa terjadi jika suatu gambar atau informasi yang ditangkap sampai mengidentifikasi data pribadi individu.

"Pada dasarnya ketika suatu gambar, suatu hal atau suatu informasi yang ditangkap dapat mengindentifikasi individu sampai tahu nih oh ini rumahnya A, dengan nama ini, dan lokasinya di sini, itu masuk ke dalam definisi data pribadi dalam RUU Perlindungan data pribadi," kata Yofira kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (19/8).

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan akan bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk melakukan pengecekan rumah penerima bansos.

"Kalau misalnya, ketika itu gambarnya digunakan untuk mengidentifikasi identitas dari penerima bansos, itu berarti masuk ke dalam data pribadi," lanjutnya.

"Tentu itu sudah clear, ketika itu menggunakan satelit, itu berarti adalah hak atas privasi dari penerima bansos," lanjutnya.

Lebih lanjut, wanita yang fokus melakukan penelitian terkait dampak pemanfaatan teknologi bagi hak asasi manusia di Indonesia itu juga mempertanyakan apakah penggunaan teknologi seperti foto satelit akan meningkatkan efektivitas penerima bansos agar tepat sasaran.

Sebab, ia menilai masih ada cara lain yang tidak instruktif seperti menggunakan satelit untuk memverifikasi penerima bansos, seperti koordinasi dengan pihak desa yang harus terus ditingkatkan demi terjaganya hak privasi penerima bansos.

"Karena orangnya tidak akan tahu datanya diambil atau diamati gerak geriknya (kalau lewat satelit). Apakah rumahnya [diamati] dan segala macem. (Padahal) itu termasuk sebagai hak kita untuk tahu bahwa data kita di proses untuk tujuan tertentu," ujarnya.

Sebelum wacana pengawasan lewat satelit, selama ini Kemensos telah bekerja sama dengan PT Pos untuk melakukan pemantauan rumah penerima bansos. PT Pos menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) langsung ke warga secara door to door atau dengan membuka posko di desa saat penyaluran bansos.

Yofira pun menyarankan untuk memberikan perlindungan data pribadi, Alia mengimbau agar Kemensos mengimplementasikan prinsip minimalisasi data.
Artinya dalam perlindungan data, pengendali data yang dalam hal ini adalah Kemensos, untuk mencapai tujuan dari pengumpulan data tersebut, yakni penyaluran bansos, harus menggunakan metode pengumpulan dan pemrosesan data yang seminimal mungkin.

Kemudian, kata Yofira, melihat beberapa catatan ketika pemerintah itu sangat bergantung terhadap teknologi-teknologi yang canggih, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap bagaimana realita penggunaanya di masyarakat. Pemerintah harus bisa menjamin keamanan data agar tidak bocor dan dapat disalahgunakan.

Dalam webinar 'Bansos Dipotong, ke Mana Harus Minta Tolong?', Kamis (19/8), Risma menjelaskan pengecekan kondisi rumah menggunakan citra satelit diperlukan agar penyaluran bansos tepat sasaran.

"Kami bekerja sama dengan LAPAN. Kita akan tahu nanti posisi rumah [penerima bansos] itu dengan data geospasialnya, lewat citra satelitnya," katanya.

Menurutnya langkah itu diperlukan agar Kemensos dapat memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Sebab, Risma mengaku menemukan beberapa penerima bansos Kemensos memiliki rumah besar dengan listrik 10.000 watt.

Jika kondisi rumah penerima bansos tidak sesuai dengan kriteria, maka bantuan ke penerima itu bisa dicabut. Sebagai contoh, citra satelit ini akan digunakan untuk membandingkan jika rumah penerima bansos yang mengaku miskin ternyata semakin bertambah besar.