Xiaomi Otomatis Sensor Konten, Warga Diminta Buang HP China

Kementerian Pertahanan Lithuania menganjurkan para penduduk setempat menghindari membeli ponsel buatan China dan menyarankan untuk segera membuang jika terlanjur membeli.

Alasannya adalah pemerintah Lithuania mengklaim ponsel Negeri Tirai Bambu memiliki kemampuan buat melakukan sensor terhadap konten yang dinilai berbau politis.

"Rekomendasi kami adalah untuk tidak membeli ponsel China yang baru, dan membuang ponsel yang sudah dibeli secepat mungkin," kata Wakil Menteri Pertahanan Lithuania, Margiris Abukevicius, seperti dilansir Reuters, Selasa (21/9).

Badan Keamanan Siber Lithuania mengatakan ponsel ponsel pintar Xiaomi buatan China yang dijual di Eropa mempunyai kemampuan bawaan untuk mendeteksi dan menyensor istilah dalam kolom pencarian peramban seperti "Tibet Merdeka", "Hidup kemerdekaan Taiwan" atau "gerakan demokrasi".

Lihat Juga : China Usir Dubes Lithuania Buntut Kisruh Kantor Wakil Taiwan

Pusat Keamanan Siber Nasional Kementerian Pertahanan Lithuania menyatakan kemampuan dalam perangkat lunak ponsel Xiaomi Mi 10T 5G telah dimatikan untuk "wilayah Uni Eropa", tetapi dapat dihidupkan dari jarak jauh kapan saja.

Lembaga itu menyatakan ponsel Xiaomi mengirim data penggunaan ponsel terenkripsi ke peladen di Singapura. Mereka juga menemukan ada celah keamanan data pada ponsel P40 5G buatan Huawei.

Perwakilan Huawei di kawasan Baltik mengatakan kepada kantor berita BNS gawai buatan mereka tidak mengirim data pengguna secara eksternal.

Laporan itu menyebut daftar istilah yang dapat disensor oleh aplikasi sistem telepon Xiaomi, termasuk peramban internet bawaan ponsel, saat ini mencakup 449 istilah dalam bahasa Cina dan terus diperbarui.

"Ini penting tidak hanya untuk Lithuania tetapi untuk semua negara yang menggunakan perangkat Xiaomi," demikian isi laporan lembaga itu.

Lihat Juga : Realme Buka-bukaan Soal HP 'Ngelag' Usai Update Android 11

Hubungan antara Lithuania dan China memburuk setelah pada Agustus lalu Negeri Tirai Bambu menuntut supaya Lithuania menarik duta besar mereka di Beijing, dan juga melakukan hal yang sama. Penyebabnya adalah Lithuania memberikan izin pembukaan Kantor Perwakilan Taiwan.

Hal itu adalah buntut dari pertikaian politik antara China dan Taiwan. China mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayah kedaulatannya, sedangkan Taiwan menyatakan mereka adalah negara merdeka dan mempunyai pemerintahan berdaulat.

Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jake Sullivan, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Lithuania, Ingrida Simonyte, pekan lalu menyatakan mendukung upaya negara itu dalam menghadapi tekanan dari China.