Utusan Anies Sebut Sedot Air Tanah Ancam Jakarta Tenggelam

Wilayah pesisir utara Pulau Jawa terancam tenggelam karena meningkatnya permukaan air laut dan juga turunnya muka air tanah. Wilayah Kabupaten Demak, tepatnya di kecamatan Sayung, telah mengalami hal ini lebih dulu ditandai mundurnya garis pantai sepanjang lima kilometer.

Kemunduran garis pantai tersebut diperkirakan menjadi yang terparah di kawasan pantai utara dan selatan Jawa, bahkan di Indonesia.

Dilansir dari laman resmi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP), sejak 2008 hingga 2018, luas kawasan yang terkena erosi mencapai 2.116,54 hektar yang menyebabkan garis pantai mundur sepanjang 5,1 kilometer.

Kemudian saat ini laju perubahan garis pantai berkisar antara 553,3 meter hingga 20,4 meter per tahun. Angka tersebut terbagi menjadi kisaran laju abrasi mulai dari 0,3 meter hingga 553,3 meter per tahun, dan laju akresi sebesar 0,1 hingga 20,4 meter per tahun.

Abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Sedangkan akresi pantai merupakan perubahan garis pantai menuju laut lepas karena adanya proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut.

Selain Kabupaten Demak, saat ini tercatat sejumlah wilayah mengalami kemunduran garis pantai, seperti wilayah pesisir di Pekalongan yang sudah mundur sejauh 2.231,78 meter.

Tenggelamnya pesisir utara Jawa dinilai lebih banyak disebabkan penurunan muka air tanah yang mengakibatkan dataran semakin turun. Penurunan muka air tanah adalah imbas penggunaan air yang meningkat di tengah semakin masifnya pertumbuhan penduduk, seperti di wilayah DKI Jakarta.

Utusan Khusus Gubernur Jakarta bidang Perubahan Iklim, Irvan Pulungan, dalam acara diskusi publik bertajuk Perubahan Iklim dan Ancaman Tenggelamnya Pesisir Jawa pada Kamis (12/10) menyatakan ada tiga penyebab wilayah Jakarta tenggelam.

"Penurunan muka tanah karena penyedotan air tanah yang disebabkan urbanisasi yang masif dan pola pembangunan yang matranya sangat-sangat darat yang menyebabkan pembebanan tanah di DKI jakarta sangat tinggi ditambah ekstraksi air tanah, yang kedua memang 40 persen tanah DKI Jakarta itu ada di bawah permukaan laut sejak dahulu secara geografis, yang ketiga sea level rise yang disebabkan oleh perubahan iklim yang melipat-tigakan dampak dan ancaman yang dihadapi oleh DKI Jakarta," ujar Irvan.

Dari ketiga hal tersebut, Irvan mengatakan yang secara penuh bisa dikontrol adalah penurunan muka tanah dengan membenahi sumber masalah tersebut, yaitu penggunaan air tanah.

Dalam acara yang sama, Pakar Iklim dan Meteorologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Edvin Aldrian, menyebutkan bahwa penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah lebih membahayakan dibanding kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh es yang mencair karena perubahan iklim, meskipun keduanya sama-sama mengancam.

Berdasarkan hal tersebut, sejumlah otoritas telah memberlakukan peraturan guna menanggulangi masalah air tanah tersebut, seperti di wilayah Jawa Tengah yang sudah tidak mengizinkan penggunaan air tanah sejak dua tahun ke belakang.

Selain itu, pemerintah DKI Jakarta tahun ini menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 52 dan 57 tentang tarif air minum DKI Jakarta, yang mengatur tentang subsidi air minum.

Melalui peraturan tersebut diharapkan masyarakat yang masih menggunakan air tanah akan beralih ke air minum yang disediakan perusahaan pengelola air minum, agar penurunan muka tanah yang disebabkan oleh penyedotan air tanah tidak semakin parah.