Kominfo Buka Suara soal Peluang Take Down Konten LGBT

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal menurunkan konten bertema lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di media sosial selama memenuhi setidaknya dua syarat.

Hal ini dikatakannya saat ditanya soal konten Deddy Corbuzier yang membahas LGBT di kanal YouTube-nya. Konten itu kemudian diturunkan oleh Deddy sendiri usai memicu polemik di masyarakat.

Syarat pertama adalah ada pelanggaran hukum, terutama UU Pornografi.

"Kalau yang berbau pornografi kita pantau, begitu apapun jenisnya, apapun yang vulgar, kita take down. Itu kan ada undang-undangnya," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, saat ditemui CNNIndonesia.com di Jakarta, Jumat (13/5).

"Kan tidak peduli dia orientasi seksnya apa, tapi pornografi sangat jelas, di situ (UU) sangat jelas, baik itu orientasi sesama jenis atau dengan lawan jenis, itu jelas harus di-take down," lanjut dia.

Lihat Juga : ANALISIS Podcast Deddy, LGBT dan Ancaman Diskriminasi di RKUHP

Mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Semuel menyebut tak ada undang-undang yang bisa menjerat LGBT selama tak terkait pornografi.

"Yang dilarang di Indonesia kan perilaku pornografinya, yang lainnya enggak ada," imbuh dia.

Syarat kedua take down konten adalah meresahkan masyarakat.

"Begitu dia melanggar norma yang menghebohkan masyarakat, baru kita masuk. Kalau enggak kita biarin aja biar terjadi dialogis di masyarakat," ucapnya.

"Begitu terjadi meresahkan masyarakat, baru kita masuk. Tapi kalau belum ya biarkan itu kejadian, bagus," imbuh Semuel.

Lihat Juga : Mahfud MD: Mau Dijerat dengan UU Nomor Berapa Deddy dan Pelaku LGBT?

Menurutnya, Pemerintah tak akan terburu-buru menurunkan konten, termasuk soal LGBT, selama tak memenuhi dua syarat itu. Hal ini disebutnya demi kepentingan demokrasi.

"Pemerintah tidak akan masuk terlalu dalam terhadap hal-hal begitu," ujar dia, "Tidak semua percakapan masyarakat pemerintah semua masuk, dimana demokrasinya?".

"Biarkan itu terjadi diskusi publik untuk melakukan, memantik... Selama tidak mengganggu kestabilan, ya kita biarkan itu terjadilah diskusi. Ini kan diskusi," urai Semuel.