Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan masalah Bjorka bukan hal yang remeh. Data-data yang disebarnya, kata dia, bisa jadi pintu kejahatan lain, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal hingga judi online.
"Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, penipu pinjol ilegal, dan lain-lain gitu," cetus dia, dalam acara CNN Indonesia TV Newsroom, Minggu (11/9)
"Kalau orang-orang yang pejabat-pejabat itu enggak akan ngerasa gitu karena mereka enggak mengalami. Karena di bawah itu mengalami semuanya," ucap Pratama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alhasil, menurut dia, penyebaran data pribadi itu pun melanggengkan bisnis ilegal.
"Enggak akan ada judi online di Indonesia itu kalau agen-agen atau bandar-bandarnya tidak punya data nomor handphone yang dikirimi iklan judi online itu," ungkapnya.
"Ini bukan masalah yang remeh gitu," tambah dia.
Pengamat Teknologi Informasi dan media sosial Kun Arief Cahyantoro mengatakan aksi Bjorka mengumbar data ini potensial memicu kejahatan doxing massal di masa depan.
"Yang muncul adalah 'keramaian', bahkan keramaian tersebut cenderung bersifat kejahatan yaitu 'bencana masif doxing'," ujarnya, Selasa (13/9).
Saat ditanya lebih lanjut soal pentingnya NIK, nomor telepon, dan data yang disebar Bjorka lainnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui itu.
"Dulu mungkin [data-data itu] ya tidak terlalu sensisitf, tapi sekarang kan dengan era digital jadi sensitif," ujarnya.
"Dengan mengetahui [data] itu bisa masuk kemana-mana kan gitu. Jadi tentu ini kita lihat nanti di UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan turunannya dan tentu instansi terkait juga kita agak nanti merumuskan," kata dia.
Soal pernyataan sejumlah pejabat yang terkesan meremehkan, Hinsa menduga itu bagian dari upaya memberi ketenangan.
"Saya ndak bisa mengomentari, tapi tujuannya mungkin antara lain menenangkan masyarakat kali ya," ucapnya, saat ditanya soal respons Mahfud MD soal bocoran datanya.
"Tentu sebagian masyarakat atau tugas lah, antara lain apa sih masyarakat kan diharapkan tenang," tambah dia.
BSSN, katanya, melakukan koordinasi dengan pihak terkait soal pentingnya data-data pribadi itu.
"Saya kira [data-data] itu penting, itu ya. Jadi ada yang menganggap itu sensitif, atau rahasia, atau bagaimana, tentu itu nanti kita koordinasikan dan tentu menjadi pemikiran bersama ini," ujar pensiunan tentara berpangkat terakhir Letnan Jenderal itu.
(tim/arh)