Sepakati 9 Komisioner KPI Terpilih, Komisi I DPR Titipkan 3 Pesan

Komisi I DPR memutuskan sembilan nama calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terpilih periode 2022-2025 pada Selasa (24/1). Apa pesan-pesan yang dititipkan pada mereka?

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan sembilan calon komisioner KPI itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan dari 27 calon komisioner.

"Alhamdulillah kita sudah memutuskan secara musyawarah mufakat memutuskan sembilan calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh oleh Komisi I DPR RI," ujar dia dikutip siaran langsung di kanal Komisi I DPR, Selasa (24/1).

Selanjutnya, kata Meutya, Komisi I DPR RI akan menyampaikan sembilan calon komisioner ini kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI agar ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.

Berikut sembilan calon yang disepakati akan melenggang menjadi komisioner KPI Pusat:

- Mimah Susanti

- Aliyah

- Evri Rizqi Monarsih

- Tulus Santoso

- Muhammad Hasrul Hasan

- Mohammad Reza

- Ubaidillah

- Amin Shabana

- I Made Sunarsa

Petahana

Meutya juga mengungkapkan dari sederet calon, tiga di antaranya merupakan petahana atau incumbent komisioner KPI Pusat. Sisanya, merupakan perwakilan dari industri penyiaran maupun akademisi.

"Petahana dua orang, ada yang sebelumnya pernah menjadi petahana jadi ada tiga dari periode sebelumnya," ujarnya.

Tiga petahana komisioner KPI Pusat itu di antaranya Mohamad Reza (periode 2019-2022), Mulyo Hadi Purnomo (wakil ketua KPI Pusat periode 2019-2022), Mimah Susanti (Anggota 2019-2022).

Meutya mengungkapkan Komisi I DPR RI juga memutuskan enam cadangan calon komisioner KPI Pusat. Berikut daftarnya:

- Mulyo Hadi Purnomo

- Tantri Relatami

- Cecep Suryadi

- Ida Fitri Halili

- Gustav Aulia

- Bondan Kartiko

Pesan-pesan

Lebih lanjut, Meutya berharap kepada calon KPI Pusat yang terpilih memiliki integritas, profesionalitas, serta netralitas dalam melaksanakan tugas serta menjaga fungsi dan wewenang KPI sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran.

Terlebih, katanya, saat ini sudah memasuki tahun politik. "Tentu kita titipkan kepada sembilan calon komisioner yang terpilih untuk menjaga netralitas penyiaran," ucapnya, dikutip dari situs DPR.

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti soal kasus kekerasan seksual yang kian marak yang mestinya ditangkal oleh kalangan penyiaran. Khususnya, isu eksploitasi perempuan di televisi.

"Dan banyak yang dititipkan kepada kami juga mengenai tentang kekerasan seksual supaya bagaimana kampanye di TV tidak justru malah mendorong terjadinya kekerasan seksual," cetus Meutya.

Isu ketiga yang pihaknya soroti adalah masalah penyiaran digital pasca-program analog switch off (ASO) yang membuat tayangan kian beragam. 

"Di luar itu juga mereka punya tantangan baru, digitalisasi penyiaran. Jadi, tantangan KPI yang sekarang, periode ini, yang sebelum-sebelumnya belum ada adalah bagaimana menjadi komisioner setelah adanya digitalisasi penyiaran."

"Konten akan lebih banyak, kemudian tayangan akan semakin beragam, pengawasannya pasti perlu tenaga ekstra dan juga kemampuan ekstra," tandas Meutya.

[Gambas:Youtube]