3 Potensi Bahaya TikTok Buat Negara Versi Intelijen Siber AS

Badan Keamanan Nasional AS (NSA) mengungkap potensi bahaya dari aplikasi TikTok terhadap keamanan negara, mulai dari algoritma hingga data.

Hal itu dikatakannya saat memberi kesaksian di Kongres AS tentang pengumpulan data oleh aplikasi video dari China itu dan potensinya untuk memfasilitasi operasi pengaruh yang luas.

Ia mulanya ditanya oleh Senator dari Partai Republik Tommy Tuberville tentang kekhawatiran tentang pengaruh TikTok pada anak-anak Amerika.

Nakasone, dikutip dari Reuters, mengatakan kepada sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat, "TikTok mengkhawatirkan saya karena sejumlah alasan berbeda."

Keprihatinannya termasuk "data yang mereka miliki." "Kedua adalah algoritma dan kontrol dari pihak yang memiliki algoritma tersebut," tambah Nakasone.

Ia menggarisbawahi bahwa platform TikTok dapat memungkinkan operasi pengaruh luas, salah satunya menyebar opini di media sosial.

Komandan pasukan siber AS itu menyebut TikTok punya kemampuan untuk "mematikan pesan", dan mencatat jumlah penggunanya yang besar.

Ia pun risau TikTok dapat menggunakan jangkauan globalnya yang luas untuk membentuk opini publik dengan menekan video tertentu atau mempromosikan yang lain.

"Bukan hanya fakta bahwa Anda dapat memengaruhi sesuatu, tetapi Anda juga dapat mematikan pesan ketika Anda memiliki populasi pendengar yang begitu besar," kata Jenderal Nakasone, dikutip dari CNN.

NSA sendiri merupakan lembaga di bawah Departemen Pertahanan AS atau Pentagon yang memberikan sinyal intelijen asing (SIGINT) kepada pembuat kebijakan dan militer.

SIGINT sendiri melibatkan pengumpulan intelijen asing dari komunikasi dan sistem informasi dan memberikannya kepada pemerintah AS, baik pejabat sipil dan militer senior.

Pernyataan Nakasone itu sejalan dengan Gedung Putih yang memberi waktu 30 hari kepada agen federal AS untuk menghapus TikTok dari perangkat yang dikeluarkan pemerintah.

Hal itu pun terjadi di tengah perdebatan di Washington tentang apa yang harus dilakukan tentang salah satu aplikasi paling populer di kalangan anak muda Amerika itu.

Pejabat AS sejak lama menuduh TikTok dan perusahaan induknya di China, ByteDance, mengumpulkan data yang dapat memungkinkan pengawasan oleh pemerintah China.

TikTok membantah tuduhan tersebut dan meminta pemerintahan Biden untuk menyelesaikan kesepakatan soal isu keamanan nasional.

Hal itu akan memungkinkan mereka untuk terus beroperasi di AS dengan imbalan visibilitas pemerintah AS yang lebih besar tentang cara mengumpulkan dan menyimpan data warga Amerika.

"Status kami telah diperdebatkan di depan umum dengan cara yang terpisah dari fakta perjanjian itu dan apa yang telah kami capai. Kami akan terus melakukan bagian kami untuk menyampaikan rencana keamanan nasional yang komprehensif bagi rakyat Amerika," kata Brooke Oberwetter dari TikTok.

Beberapa anggota parlemen DPR pun mendorong undang-undang yang secara efektif dapat memaksa pemerintahan Biden untuk memberlakukan larangan langsung terhadap TikTok.

RUU Senat bipartisan yang diperkirakan akan diungkapkan oleh Mark Warner dari Demokrat Virginia dan Republik Dakota Selatan John Thune pada hari Selasa akan memberikan otoritas Departemen Perdagangan untuk mengembangkan "langkah-langkah mitigasi," hingga dan termasuk larangan, untuk memenuhi risiko yang ditimbulkan oleh hubungan asing di sektor teknologi.

Masalahnya, seperti dalam kasus pelarangan peralatan yang dibuat oleh Huawei, raksasa teknologi China lainnya, pejabat AS sering kali tidak menjelaskan secara spesifik ketika diminta untuk menunjukkan bukti soal hubungan pemerintah China dan ByteDance.

"Orang-orang selalu mencari senjata api dalam teknologi ini," Direktur Keamanan Siber NSA Rob Joyce mengatakan kepada wartawan pada akhir 2022, "Saya mencirikannya lebih sebagai senjata yang terkokang."

"Saya tidak mengharapkan penargetan individual melalui [TikTok] untuk melakukan hal-hal jahat," kata Joyce.

"Yang saya perhatikan adalah kemampuan keseluruhan untuk melakukan pengaruh skala besar."

Minta saham

Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) mengancam akan melarang TikTok kecuali jika pemilik aplikasi China itu setuju untuk melepaskan bagian saham mereka.

Permintaan divestasi baru-baru ini pertama kali dilaporkan pada Rabu (15/3) oleh The Wall Street Journal.

TikTok kemudian mengonfirmasi kepada CNN bahwa CFIUS telah menghubungi perusahaan dan menambahkan bahwa mereka tidak membantah laporan WSJ tersebut.

Namun, TikTok menolak untuk membahas secara spesifik permintaan pemerintah AS, termasuk detail seputar tenggat waktunya.

"Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah," kata juru bicara TikTok Maureen Shanahan dalam sebuah pernyataan.

"Perubahan kepemilikan tidak akan memaksakan pembatasan baru pada aliran data atau akses. Cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan nasional adalah dengan perlindungan data dan sistem pengguna AS yang transparan dan berbasis di AS, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang kuat, yang sudah kami terapkan."

Departemen Keuangan AS, yang memimpin CFIUS, menolak berkomentar terkait isu ini.

[Gambas:Video CNN]