AS-China Berebut Saham TikTok, Siapa Mengalah?

Meski CEO TikTok Shou Chew melontarkan berbagai pembelaannya, AS dinilai tetap menjalankan rencana melarang aplikasi asal China itu atau meminta bagian saham sebagai kompensasi. Bagaimana nasib selanjutnya?

Kemunculan Chew di hadapan anggota Parlemen AS itu terjadi pada Kamis (23/3). Dorongan untuk penjualan sahamnya tampak semakin kencang menyusul berbagai pernyataan sang CEO.

Para pakar menilai nihil rencana divestasi langsung TikTok, paling tidak karena pemerintah China menganggap teknologi TikTok sensitif dan sudah mengambil langkah-langkah sejak 2020 untuk memastikannya dapat memveto setiap penjualan oleh induknya, ByteDance.

"Sidang TikTok di Amerika Serikat menandai awal dari peraturan 'penggiling daging' yang dihadapi semua perusahaan teknologi [China]," kata Alex Capri, peneliti di Hinrich Foundation, dikutip dari CNN.

China menanggapi permintaan pemerintahan Biden untuk pertama kalinya pada Kamis (23/3), dengan mengatakan akan "dengan tegas" menentang penjualan paksa TikTok.

Kontrol Beijing

Algoritma TikTok, yang membuat pengguna terus men-scroll aplikasi, diyakini sebagai kunci keberhasilannya. Algoritma itu memberikan rekomendasi berdasarkan perilaku pengguna, sehingga mendorong video yang benar-benar mereka sukai dan ingin tonton.

Regulator China pertama kali menambahkan algoritma ke daftar teknologi yang dibatasi pada Agustus 2020. Ketika itu, Pemerintahan AS di bawah Donald Trump tengah mengancam pelarangan TikTok kecuali jika dijual.

Di saat yang sama, media pemerintah China menerbitkan komentar oleh seorang profesor perdagangan di Universitas Bisnis Internasional dan Ekonomi yang mengatakan, berdasarkan aturan yang diperbarui, ByteDance butuh lisensi dari Beijing untuk menjual teknologinya.

"Beberapa teknologi mutakhir mungkin berdampak pada keamanan nasional dan kesejahteraan publik, dan perlu disertakan dalam manajemen [kontrol ekspor]," kata Cui Fan kepada Xinhua.

Rencana penjualan TikTok pada 2020 ke Oracle dan Walmart pun menemui hambatan setelah Beijing menambahkan algoritma ke daftar kontrol ekspornya.

Pemerintahan Biden akhirnya membatalkan perintah eksekutif era Trump yang menargetkan TikTok, tetapi menggantinya dengan arahan yang lebih luas yang berfokus pada penyelidikan teknologi yang terkait dengan musuh asing, termasuk China.

Di era yang berbeda, perusahaan sekali lagi terjebak dalam pertarungan geopolitik antara Washington dan Beijing.

Pada April 2021, sebuah entitas pemerintah China memperoleh "bagian emas" sebesar 1 persen di anak perusahaan ByteDance di Beijing, menurut platform data bisnis Qichacha.

Anak perusahaan mengontrol lisensi operasi untuk Douyin, aplikasi saudara TikTok di China, dan Toutiao, aplikasi agregasi berita.

Pemerintah China pun menjaga ketat perusahaan internet terkuatnya itu lewat serangkaian kunjungan.

Misalnya, kedatangan pejabat senior dari regulator media digital dan tradisional China (National Radio and Television Administration) ke kantor Bytedance pekan lalu.

Dia mendesak perusahaan untuk meningkatkan penggunaan "algoritma rekomendasi" untuk menyebarkan "energi positif" dan memperkuat peninjauan konten online.

Di luar itu, aturan penjualan algoritma diperketat secara bertahap.

Mulai Maret 2022, peraturan yang belum pernah ada sebelumnya mulai berlaku. Isinya adalah kewajiban perusahaan internet untuk mendaftarkan algoritma rekomendasi ke Cyberspace Administration, lembaga internet yang kuat yang melapor ke Presiden China Xi Jinping.

Pada Desember, pejabat China mengusulkan pengetatan aturan yang mengatur penjualan teknologi itu kepada pembeli asing.

Pada awal 2023, aturan yang mengatur "algoritma sintesis mendalam" juga mulai berlaku. Mereka akan membatasi penggunaan gambar, audio, dan pembuatan teks bertenaga AI perangkat lunak. Teknologi semacam itu mendukung aplikasi populer seperti ChatGPT.

Juru bicara kementerian perdagangan menyebut penjualan atau divestasi TikTok akan melibatkan ekspor teknologi, sehingga perlu mendapatkan lisensi dan persetujuan dari pemerintah China. 

Beijing menganggap beberapa teknologi canggih, termasuk algoritma rekomendasi konten, sangat penting untuk kepentingan nasionalnya.

Jalur belakang di halaman berikutnya...