Daftar Masalah Pengerukan Pasir Laut Kata Pakar: Biota-Kandungan Mahal

Sejumlah pakar kebumian mengungkapkan kerisauan terhadap potensi dampak lingkungan dan ekonomi akibat pengerukan pasir laut.

Hal ini berkenaan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang isinya memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Lewat aturan itu, pemerintah memperbolehkan eksploitasi pasir laut dengan dalih pengendalian sedimentasi laut. Pasir itu pun diizinkan untuk diekspor.

Ahli Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas mengungkapkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) mutlak diperlukan untuk menilai dalih sedimentasi itu.

"Konsekuensi tidak bisa menyamaratakan case by case tadi. Pengerukan sedimen buat mengurangi banjir tentunya positifnya banyak. Namun ada prospek untuk komersialisasi harus ada analisa amdal yang jelas," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (31/5).

Dosen Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran (FTG Unpad) Dicky Muslim isu pasir laut ini tak sejalan dengan larangan ekspor bahan mentah yang sebelumnya ditetapkan.

"Jadi kalau isu sekarang pasir ini bahan mentah ya tidak boleh diekspor. Mungkin ini tidak dikonsultasikan dulu kepada umum secara publik," ungkap dia.

Kedua pakar pun merinci sejumlah efek yang mungkin didapat dari izin pengerukan pasir laut tersebut, berikut rinciannya:

Arus laut

Heri menggarisbawahi soal potensi pola arus laut yang bisa berpengaruh terhadap pengikisan pulau-pulau yang ada di sekitar area pengerukan pasir.

"Ketika menambang pasir atau sedimen di laut, yang paling penting jangan sampai merubah pola arus yang bisa berakibat abrasi di sekitar pulau kecil. Pasti kalau ada penambangan di situ akan merubah pola arus," tuturnya.

Hilangnya biota

Dia juga memprediksi penambangan pasir laut akan memusnahkan keseluruhan satwa dan tumbuhan yang ada di area eksplorasi.

"Biota di sekitar situ pasti terganggu. Sama kaya di darat, misalnya, batu kapur ditambang jadi semen, ya di situ [biota] bisa musnah," tutur Heri.

Dosen geologi ini pun menilai pentingnya akuntabilitas soal amdal, termasuk soal wilayah kerja pertambangan (WKP).

"Apakah biota yang hilang itu adalah bentuk konsekuensi atau lost secara luar biasa atau hal secara realitas harus dikorbankan?" cetusnya, "Catatan untuk pemerintah itu transparansi akuntabilitas dan urusan amdalnya harus jelas, WKP harus jelas, dan mekanisme kontrol seperti apa."

Tak sekadar pasir

Dicky risau penambangan pasir itu malah mengangkut kandungan yang nilainya lebih mahal, tak seperti yang diklaim di awal.

"Ada hal yang lebih berharga dari butiran pasir," ucapnya.

"Seperti misalnya di daerah Babel (Bangka Belitung) ada kandungan timah, ternyata di sana mengandung sejumlah unsur yang nilainya lebih besar dari sekadar harga pasir," kata dia.

Beberapa kawasan laut di Babel, lanjutnya, juga memiliki unsur tanah jarang atau rare earth element (REE) yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai ponsel.

Contoh lainnya, kata Dicky, pasir hitam di selatan Pulau Jawa yang memiliki kandungan besi, magnesium, dan titanium. "Jadi bukan pasirnya yang diambil, [tapi] dibeli dengan harga pasir."

Ia pun mendorong lebih dulu dilakukan pemetaan potensi alam, terutama di pantai, yang menyeluruh sebelum pengerukan dilakukan.

"Kekurangan di kita itu pendataan, dari data yang ada di kita seharusnya sudah bisa dilihat," ungkapnya.

"Saya berfikir ada harta karun kita yang nilainya luar biasa tetapi kita tidak aware. Pemetaan belum semua wilayah yang punya nilai berharga," sambung dia.

Penambangan ilegal

Heri Andreas juga menyebutkan risiko penambangan pasir ilegal yang tadinya sudah banyak jadi kian masif.

"Dengan perpres ini apakah semakin banyak ilegal mining, itu yang mungkin harus dijadikan catatan penting," tandasnya.