Krisis Iklim di Dalam Pot Pepaya dan Air Warga Pulau Pari yang Musnah

Krisis Air

Sialnya, beberapa tahun terakhir banjir rob makin rajin terjadi. Air bersih semakin sulit diakses. Mau tak mau, warga Pulau Pari harus lebih banyak membeli air, untuk menyiram tanaman, untuk minum, untuk mencuci baju, bahkan untuk mandi.

Frekuensi kejadian banjir rob di Pulau Pari mulai meningkat sejak tahun 2000-an. Paling parah, banjir rob terjadi pada 2019. Saat itu, rob menggenangi hampir seluruh daratan pulau. Pepohonan banyak yang tumbang.

Tak ada air sumur yang bisa dipakai saat itu karena sudah tercampur dengan air laut.

Lihat Juga : RS Indonesia di Gaza Mati Listrik Total usai Israel Larang BBM Masuk

Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Andang Kurniawan menjelaskan banjir rob sangat dipengaruhi oleh pola angin. Ketika pola yang dipengaruhi gerak bulan terjadi pada kondisi gelombang tinggi, maka dampaknya dapat menjadi lebih buruk.

Andang menyebut pola angin juga sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer. Dalam kondisi perubahan iklim terjadi, atmosfer akan mengalami pemuaian yang berbeda dari normalnya, hal ini akan memicu banjir rob yang berbeda dengan sebelumnya.

"Bukan makin sering tapi makin parah, gelombangnya makin tinggi," kata Andang, 16 Oktober 2023.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama Bidang Oseanografi Terapan dan Manajemen Pesisir BRIN Widodo Setiyo Pranowo intensitas banjir rob di pulau pulau kecil seperti Pulau Pari kemungkinan bisa diakibatkan oleh dua faktor besar.

Pertama bisa karena faktor krisis iklim, baik yang berjalan secara cepat (rapid onset) maupun yang berjalan lambat (slow onset). Slow onset contohnya kenaikan muka air laut (sea level rises), sementara rapid onset contohnya adalah perubahan cuaca yang cepat.

Kedua, bisa karena faktor lokal yakni adanya pembangunan di dalam dan atau di sekitar pulau tersebut.

Ilustrasi demo warga Jakarta untuk air bersih. (Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Dalam konteks Pulau Pari, Widodo menduga ada pengaruh dari kedua jenis krisis iklim. Namun, menurutnya, perlu dilakukan observasi langsung dan menyeluruh untuk mengetahui persis penyebab intensitas rob semakin tinggi di Pulau Pari.

"Kayaknya ini udah nyampur antara rapid dan slow onset-nya. Jadi ini yang harus bisa ditilik," kata Widodo saat dihubungi pada akhir September.

Selain itu, Widodo juga tak menampik jika ada kemungkinan pengaruh dari faktor lokal. Pulau Pari berdekatan dengan Pulau Tengah (H).

Di sana, masih ada proyek reklamasi untuk pembuatan dermaga. Sebelum reklamasi dermaga, reklamasi untuk pembuatan vila-vila juga sudah dilakukan lebih dulu.

"Bisa jadi secara lokal kemungkinan ada dampaknya, tapi saya belum bisa menyimpulkan. Nah itu harus ditanyakan ke Pemda. Karena itu kan harus ada AMDAL sebelum dilakukan reklamasi atau apapun," ucap dia.

Banjir rob yang sering dan parah bisa menyebabkan intrusi air laut. Jika melihat fenomena tanaman yang kerap mati jika ditanam langsung di tanah, Widodo memprediksi ada pengaruh dari intrusi air laut.

"Karena dia enggak tahan air laut kan ya," kata dia.

Satu alat desalinasi tak cukup

Di Pulau Pari, terdapat alat desalinasi air payau untuk pengadaan air minum di Pulau Pari, Brackish Water Reverse Osmosis Osmosis (BWRO). Alat itu dihadirkan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Dengan kehadiran BWRO itu, warga tentu merasa terbantu, meskipun masih harus membayar. Namun, alat itu hanya ada satu untuk memenuhi kebutuhan warga satu pulau. Belum lagi, untuk para wisatawan.

Warga merasa butuh paling tidak satu alat lagi untuk memenuhi kebutuhan air di Pulau Pari. Hal itu juga diamini oleh petugas BWRO, Reli Mujianto.

Reli juga merasa satu alat desalinasi tak cukup. Apalagi, alat itu beberapa kali macet. Jika kondisi itu terjadi, tak ada yang bisa dilakukan warga selain menunggu alat kembali berjalan.

"Memang harus ditambahkan, minimal satu lagi. Kalau ada dua kan enak. Satu macet, kita bisa pakai satu lagi. Kadang kadang kita rusak dua hari, udah teriak warga. Kita sempat ngajuin penambahan RO ini, tapi kan di sini masalahnya lahan. Kendalanya di lahan," kata Reli saat ditemui 3 Agustus 2023.

Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Glen Santista mengatakan pihaknya juga ingin menambah alat desalinasi di Pulau Pari. Namun, hal itu terhambat karena hampir seluruh tanah di Pulau Pari dikuasai oleh swasta.

"Terkait rencana penambahan alat desalinasi pemprov masih terkendala masalah aset yg mana sebagian lahan masih milik swasta, sehingga ketika mau bikin alat desalinasi kita terkendala untuk trase jaringan air bersihnya," kata Glen kepada CNNIndonesia.com, awal September.

Glen mengatakan pihaknya juga terhambat untuk mengadakan alat Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), alat desalinasi air laut menjadi air layak pakai. Oleh sebab itu, SWRO diprioritaskan untuk pulau-pulau lain, sementara Pulau Pari belum ada.

SWRO hanya ada di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Pulau Kelapa Dua, Pulau Payung, Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Tidung, Pulau Karyadan Pulau Sebira.

Glen mengaku saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait rencana penambahan alat desalinasi.

Terkait tarif air desalinasi, Glen menyebut Dinas SDA belum bisa menggratiskannya. Dia mengatakan tarif air yang diberikan kepada warga sudah disubsidi.

"Rencana untuk menggratiskan belum ada mbak. karena tarif air bersih yang dikelola Dinas SDA sudah diatur dalam perda," ujarnya.

Lihat Juga : Pakar Ungkap Prediksi Kapan El Nino Berakhir

Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah alias Anca menilai setiap warga berhak mendapatkan air bersih dan air minum. Sementara itu, negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Anca menyebut hal itu mengacu kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, mengacu juga kepada UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pada Pasal 6 dijelaskan menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Pada Pasal 8 ayat 1 dijelaskan hak atas air yang dijamin oleh negara merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

"UU-nya mengatur seperti itu, bukan cuma air bersih yang harus dijamin oleh negara, tapi juga sampai ke air minum," kata Anca saat ditemui pada 12 September 2023.

Di Pulau Pari, warga harus membeli air untuk kebutuhan minum, makan, berkebun/bertani, bahkan untuk mandi sehari-hari. Setiap rumah pasti punya jiriken lebih dari 10 untuk stok air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Anca berpandangan sengketa tanah yang terjadi di Pulau Pari tak seharusnya menjadi alasan Pemprov untuk tidak memberikan akses air yang mudah bagi warga.

"Tanahnya sudah diklaim, terus mereka [Dinas SDA] akhirnya enggak bisa bangun fasilitas? enggak bisa lah enggak bisa kayak gitu," kata dia.