BAKTI Ajak Pemda dan Warga Papua Dukung Pembangunan 421 Lokasi BTS 4G

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo menyatakan bahwa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di wilayah Papua membutuhkan perhatian dan dukungan bersama agar dapat dilakukan secara cepat, terukur, transparan, dan tidak menyimpang dari keuangan negara.

Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar menjelaskan, BTS 4G direncanakan dibangun di 421 lokasi, sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo agar 630 BTS 4G di Papua yang sedang bermasalah dapat kembali on air pada Juni mendatang.

Untuk itu, pihaknya menegaskan membutuhkan dukungan dan keikhlasan dari Pemerintah Daerah serta warga setempat.

"BAKTI Kominfo mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan 630 lokasi tersisa, dan terus berprogres, kini tersisa sebanyak 421 lokasi yang belum selesai dibangun di Papua. Kami perlu dukungan yang sangat besar dan keikhlasan dari Pemerintah Daerah serta masyarakat di Papua," kata Fadhilah Mathar dalam Pembukaan Rakor Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya di wilayah Papua di sekitarnya Tahun 2024 di Jakarta, Senin (26/2).

Fadhilah memaparkan, pembangunan BTS saat ini tengah digenjot demi mengejar target dari Presiden. Namun, proses pembangunan itu sempat terkendala keamanan, membuat BAKTI Kominfo harus menarik kembali sejumlah perangkat yang sudah diletakkan di gudang di lokasi.

"Terakhir saat kami ke salah satu wilayah, kami diinformasikan bahwa pembangunan dapat dilanjutkan, disampaikan, dan Pemerintah Daerah sudah memberikan jaminan keamanan, lalu tim konsorsium diturunkan, namun terjadi insiden sehingga terpaksa kami harus kembali lagi ke Jakarta," katanya.

Melalui evaluasi, ujar Fadhilah, pihaknya mendapati ada masalah keamanan pada beberapa site pembangunan yang sudah on air sejak 2021. Sehingga, tidak ada progres yang signifikan.

Adapun BTS 4G di Papua ditangani oleh dua mitra BAKTI Kominfo, yaitu Konsorsium Lintasarta-SEI-Huawei dan Konsorsium IBS-ZTE.

Fadhilah menyatakan, BAKTI bukan hanya bertugas membangun BTS, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat sesuai tujuan, serta bertanggung jawab terhadap perangkat yang sudah ada, termasuk pemeliharaan.

"Ketika misal sudah on air, kemudian ada vandalisme, kerusakan termasuk di wilayah lain, bila itu terjadi membuat kami kesulitan untuk bisa melakukan pengukuran-pengukuran yang pantas terhadap apa yang sudah dibangun oleh pemerintah," kata Fadhilah.

Dirinya mengingatkan, digitalisasi diperlukan untuk mengejar pembangunan yang sudah terjadi di wilayah lain. Terlebih, digitalisasi dalam akses pendidikan.

Sampai dengan tahun 2025, BAKTI Kominfo berencana membangun 3 ribu lokasi BTS di Papua, dengan fokus tersebar di sekolah, puskesmas, kantor desa, serta sentral produksi masyarakat.