BMKG Cerita Mimpi Buruk 20 Tahun Lalu, Buta Soal Tsunami

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengemukakan kepemimpinan dan perhatian politik adalah hal penting bagi keberlanjutan sistem deteksi dini bencana alam.

"Saya ingin memulai ini dengan kisah mimpi buruk 20 tahun lalu. Saat itu sebagian besar masyarakat kami tidak tahu apa itu tsunami. Itu membuat kami bingung dan terkesima karena saat itu kami tidak memiliki peringatan dini sama sekali," kata Dwikorita dalam agenda High Level Panel World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5).

Lihat Juga : WORLD WATER FORUM RI Diganjar Gelar Ibu Kota Air Dunia, Bali Jadi Pusatnya

Ia mengatakan bencana tsunami Aceh pada 2004 silam telah memberi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam pengembangan sistem peringatan dini tsunami yang kala itu masih bersifat manual dengan tingkat sensitivitas pada getaran gempa bumi maksimal 20 seismograf.

Dampak dari sistem yang tidak akurat itu, kata Dwikorita, mengakibatkan 130 ribu orang di wilayah terdampak serta yang tersebar di negara sekitar dilaporkan tewas diterjang ombak besar.

Merespons bencana itu, kata Dwikorita, Pemerintah RI kemudian mereformasi sistem peringatan dini ke alat yang bersifat digital. Selain itu, undang-undang nasional juga mengharuskan kurikulum pembelajaran siswa memberikan edukasi kepada pelajar untuk mengenal tsunami.

Sejak itu, sistem peringatan dini tsunami di Indonesia mulai bertransformasi pada kebutuhan big data untuk menopang sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam mendeteksi dini bencana.

Lima tahun berselang, Dwikorita menyebut sistem yang dikembangkan belum sepenuhnya optimal. Potensi tsunami lanjutan yang diprediksi BMKG terjadi di 2009, nyatanya nihil.

"Di 2009, kita sadari ada tsunami yang disebabkan gempa bumi yang kemungkinan besar terjadi di Palu. Kami siapkan diri bagi masyarakat dan pemerintah setempat, tapi lima tahun kemudian tidak terjadi apa-apa," kata eks Rektor UGM tersebut.

Lihat Juga : WORLD WATER FORUM Cara Ilmiah Cegah Cuaca Ekstrem Serbu World Water Forum Bali

Pada kurun waktu tersebut, kata Dwikorita, terjadi perubahan kebijakan sistem peringatan dini tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, imbas pergantian pemerintahan daerah melalui Pilkada.

"Terjadi perubahan pemerintah daerah, semua yang disiapkan ditinggalkan, karena ada perubahan kebijakan. Kami kembali ke titik nol," katanya.

Saat warga setempat tidak siap di 2018, kata Dwikorita, wilayah Palu, pun dilanda tsunami usai gempa dengan Magnitudo 7,6.

"Intinya bukan tentang teknologi, observasi yang sistematis, tapi kelanjutan dari kebijakan yang diterapkan dan kebijakan yang dihasilkan," katanya.

BMKG sendiri sudah punya sistem peringatan dini berupa Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS). Penyempurnaannya adalah Sistem Processing InaTEWS Merah Putih yang dikembangkan pada 2022.

Teknologi peringatan dini pun terus diperkuat. Untuk mengembangkannya, BMKG membentuk konsorsium Gempa bumi dan Tsunami Indonesia (KGTI).

Isinya adalah para pakar dan peneliti gempa bumi dan tsunami dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait, Perguruan Tinggi, dan praktisi kebencanaan.

Lewat konsorsium ini, BMKG membentuk Sistem Processing Gempa bumi dan Tsunami Merah Putih yang direncanakan rampung dalam 5 tahun.

"Saat ini, BMKG mendapat dukungan sistem processing gempa bumi dan tsunami, bahwa selama 15 tahun ini sistem processing ini masih license made in bukan dari Indonesia," ujar Dwikorita, dalam webinar Kupas Tuntas Gempa Sumedang, Kamis (11/1/2023).

"Presiden mengingatkan untuk menguatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dan berkat konsorsium gempa bumi dan tsunami insyaallah dalam beberapa tahun, insyaallah 5 tahun itu segera memiliki sistem processing Merah Putih," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]