Sains-Riset Era Jokowi: Keluhan Anggaran hingga Eijkman Masuk BRIN

Tuduhan pembubaran Eijkman dibantah. Saat resmi berdiri dengan dasar Kepres 74/2019, mandat BRIN antara lain adalah untuk menjadi satu-satunya. Hal ini menjadikan BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian.

"Eijkman masih ada, namanya Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman. Eijkman itu belum pernah jadi lembaga. Justru setelah BRIN jadi resmi, dulu kan cuma proyek," kata Kepala BRIN Laksana TRi Handoko.

Handoko juga menunjukkan bahwa staf Eijkman yang tinggal dan tergabung dalam BRIN kini berstatus resmi sebagai aparat yang digaji dan mendapat remunerasi layaknya pegawai negara, sangat berbeda dengan status lama mereka sebagai honorer.

Lihat Juga : RI Era Jokowi Lebih Merapat Kuat ke China dan Timteng

"Yang terpenting, kalau Eijkman dianggap sebagai lab biologi molekuler handal maka karakter ini tidak hilang. Malah hasil publikasi Eijkman BRIN dalam bidang biologi molekuler naik 2 kali lipat. Ini kita bicara data ya - apalagi yang mau didiskusikan?" ujar Handoko.

Di luar isu Eijkman, menurutnya yang lebih penting disorot dari keberadaan BRIN dalam sekitar 3,5 tahun adalah keberhasilan menghadirkan ekosistem riset yang dilengkapi sistem pendukungnya terkait peneliti unggul, infrastruktur dan anggarannya.

Handoko yang merupakan alumni program beasiswa sains era Presiden Habibie mengatakan hanya 30% pelajar Indonesia di luar negeri saat itu memilih kembali dan giat dalam bidang riset. Ekosistem riset Indonesia sebelumnya sulit menampung mereka karena ketiadaan fasilitas dan anggaran.

"Yang membanggakan itu bukan mengirim orang ke luar negeri, sejak jaman Bung Karno juga kita sudah begitu. Yang membanggakan itu kalau yang sudah berjaya di luar itu mau balik dan meneruskan passion-nya. Itu yang sekarang kita bisa bikin. Sekarang tiap tahun kita menerima 500 PhD holders, anak berkualitas S3. Karena di sini ada fasilitasnya, diaspora mau pulang. Karena kalau orang bagus nggak balik itu riset tidak kemana-mana. Karena riset itu nomor satu manusia unggul, karena ini pikiran kreatifnya orang pintar," tambahnya.

Lihat Juga : Perubahan Besar Komisi Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi

Kembali ke Indonesia tidak dipaksa, kata Handoko, tetapi alasan tidak kembali karena tiadanya infrastruktur riset menurutnya sudah diatasi sejak BRIN berdiri. Salah satu alat di laboratorium BRIN misalnya, menurut Handoko berharga sampai Rp 150 milyar rupiah - meski tak dirinci jenis alat ini.

Ambisi BRIN adalah menciptakan jumlah cukup (critical mass) dari peneliti dan hasil penelitiannya sehingga bisa mendorong tumbuhnya inovasi teknologi dan industri di Indonesia. Untuk tujuan ini, dibuat perencanaan Manajemen Talent Nasional bidang sains yang diharapkan bisa menjadi acuan pencapaian target.

Kemunduran kredibilitas dan kebebasan akademik

Situasi politik nasional yang diwarnai berbagai kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi juga memengaruhi iklim riset dan dunia akademik. Salah satu puncaknya adalah pencekalan terhadap peneliti konservasi orangutan berkebangsaan Belanda Erik Meijaard yang sudah meneliti di Indonesia sejak 1992.

Meijaard menyanggah angka populasi orangutan yang dibeber Menteri KLHK Siti Nurbaya dalam sebuah publikasi opini media. Pencekalan ini diikuti kekhawatiran luar biasa kalangan ilmuwan dan konservasi yang mengkhawatirkan izin penelitian mereka jika berani memberi pandangan berbeda dari versi resmi pemerintah.

Kalangan kampus juga membuka pintu lebar terhadap berbagai kepentingan pemerintah dan pejabatnya, termasuk dalam pemberian gelar akademik yang kemudian dipersoalkan.
"Di masa Jokowi, dunia pendidikan tinggi melemah kualitasnya. Kasus UI dengan (gelar) doktoral (menteri) Bahlil hanya satu saja contoh kasus gugatan publik, atas praktek ugal-ugalan di dunia akademik," kata Herlambang Wiratraman, pengajar yang juga Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).

Herlambang menyoroti praktik jurnal predator merajalela karena sistem riset dibuat sangat bergantung pada publikasi, sementara kontrol kualitas lemah. Juli lalu KIKA juga mengumumkan 27 kasus pelemahan independensi akademik dalam setahun yang turut disebabkan oleh "krisis integritas akibat komersialisasi kampus dan politisasi".

Sampai hari terakhir menjelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto, belum jelas strate