Pakar Soroti PLTS 100 GWp Prabowo, Desa Harus Jadi Produsen Listrik

Pakar kebijakan iklim menyoroti program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait lokasi produksi listrik.

Director Climate Policy Initiative Tiza Mafira menilai langkah Presiden Prabowo dalam meluncurkan program PLTS berkapasitas 100GWp merupakan indikator yang baik. Upaya ini menunjukkan komitmen dan tekad politik yang nyata dalam mendorong energi terbarukan.

"[Program PLTS 100GWp] itu indikator yang baik. 100GWp itu adalah program yang cukup kencang digaungkan oleh Presiden, dan itu menunjukkan political willingness dari paling atas untuk mendorong energi terbarukan," ungkap Tiza dalam acara Ford Foundation Journalist Crash Course bertajuk Menjembatani Kesenjangan Akses Pembiayaan Iklim Berkeadilan di Jakarta, Kamis (3/9).

"Ada banyak hal yang bisa dibahas dari situ, tapi bahwa ambisinya adalah 100GWp terdesentralisasi dan spesifik Solar PV itu sangat bagus," imbuhnya.

Salah satu hal yang paling menarik, kata Tiza, ialah gagasan awal untuk membangun pembangkit secara terdesentralisasi, termasuk rencana penempatannya di desa-desa.

Menurutnya, diperlukan kebijakan yang sengaja dirancang supaya desa tidak hanya menjadi konsumen listrik, tetapi juga bisa menjadi produsen energi.

Ia mengatakan desa dapat memiliki atau mengelola unit usaha yang menghasilkan listrik dari panel surya. Misalnya, melalui koperasi atau badan usaha milik desa.

"Menurut saya sih harus disengaja, bahwa harus didesain dengan cermat dan disengaja, supaya desa, unit-unit desa itu bisa menjadi produsen listrik," ungkap Tiza.

Selain memanfaatkan pendanaan melalui sektor swasta dan dana desa, keterlibatan BUMN seperti PLN ke dalam pengadaan juga dinilai dapat mempercepat pengembangan energi surya di tingkat desa.

"Diserahkan ke mekanisme pasar ya beginilah, jadinya PLN akan melakukan pengadaan, swasta IPP akan masuk, akan terjadilah proyek-proyek rendering terbarukan, yang memang bagus, enggak apa-apa, diperlukan," kata Tiza.

Dalam peluncuran program yang berlangsung di Bali pada Selasa (25/8), Prabowo menegaskan program PLTS berkapasitas 100GWp ini sangat penting untuk mencapai target swasembada energi Indonesia.

Ia menargetkan 100 GWp ini dapat rampung dalam waktu tiga tahun. Meski demikian, ia berharap target tersebut bisa rampung lebih cepat, yakni dalam tempo dua tahun saja.

"Untuk sebagai bayangan bahwa seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari panas bumi, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt," kata Presiden Prabowo dikutip dari pernyataan resminya, Selasa (25/8).

Program PLTS 100 GWp dikembangkan melalui berbagai skema yang mencakup PLTS ground mounted, PLTS atap dan PLTS terapung. Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas pemanfaatan energi baru dan terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Pembangunan PLTS 100GWp akan dilakukan secara bertahap. Pada Tahap I, pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas sebesar 17GWp.

Pada tahap awal ini, terdapat 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.216 megawatt peak (MWp) yang berada dalam berbagai tahapan. Mulai dari pembangunan, groundbreaking, peresmian, hingga persiapan tender.