2 Tahun Prabowo-Gibran dan Upaya Pemerataan Internet Dalam Negeri

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terus menggenjot pemerataan akses internet di Indonesia. Meski cakupan internet diklaim sudah menjangkau 98 persen desa dan kelurahan, sekitar 2.000 desa masih belum terhubung, dengan wilayah Papua menjadi salah satu tantangan terbesar.

Sejumlah upaya ditempuh pemerintah untuk memperluas konektivitas, mulai dari pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga lelang frekuensi untuk mendorong layanan internet yang lebih cepat dan terjangkau.

Berdasarkan laporan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), coverage internet kini sudah menjangkau 98 persen wilayah Tanah Air dengan total sekitar 83.000 desa dan kelurahan sudah terkoneksi internet.

Meski demikian, masih ada sekitar 2.000 desa yang belum terjangkau atau menjadi blankspot. Papua disebut sebagai wilayah dengan blankspot terbanyak.

"Sekarang posisinya di seluruh Indonesia, ini totalnya ada sekitar 83.000 desa dan kelurahan, itu hampir 98 persen sudah ter-cover (internet)," ujar Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar dalam acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8).

Lihat Juga : Biznet Bicara Internet Cepat: Masyarakat Cari yang Termurah

Dalam upaya memberikan pemerataan akses internet, BAKTI turut menghadirkan coverage internet di wilayah 3T, dengan beberapa infrastruktur seperti base transceiver station (BTS) 4G, jaringan serat optik Palapa Ring, hingga Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dengan kapasitas 150 Gbps.

Saat ini, upaya BAKTI telah menghadirkan akses internet di 3.864 titik layanan publik dan sinyal 4G di 6.747 desa.

Akses internet juga telah diberikan di lebih dari 31.000 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Konektivitas ini mencakup sektor pendidikan dengan persentase sekitar 68 persen, kesehatan dengan persentase 5,89 persen untuk mendukung e-government.

Tak hanya pendidikan dan kesehatan, sekitar 19,9 persen lokasi merupakan kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat. Infrastruktur ini dimanfaatkan di pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik.

Sementara itu, Palapa Ring yang membentang sepanjang 12.148 kilometer telah melayani 131 lokasi titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota non-komersial.

Lihat Juga : Internet RI Masih di Papan Bawah, XLSmart Bidik 3 Besar Asia

Menurut Fadhilah, pembangunan konektivitas di wilayah 3T harus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur, tetapi juga dari tingkat pemanfaatannya.

Data tersebut diperkuat dengan survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2026 yang menyebut pengguna internet di Indonesia menjadi 81,76 persen, atau naik 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil survei APJII turut menemukan tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2026 menjangkau 235 juta jiwa dari total populasi Indonesia sebanyak 287 juta jiwa.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,66 persen atau sekitar 229 juta jiwa. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia di berbagai sektor kehidupan.

Untuk mengatasi masalah pemerataan ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar berbagai program selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut upaya yang mereka lakukan.

Lihat Juga : Respons Isu AI Direm, Virtus Soroti Keamanan dan Tata Kelola Data

Lelang frekuensi 1,4GHz

Pada tahun 2025, Komdigi melakukan lelang frekuensi 1,4GHz yang menjadi salah satu cara pemerintah mengejar misi internet cepat 100Mbps yang murah. Spektrum ini dialokasikan Komdigi untuk menghidupkan kembali layanan broadband wireless acess (BWA) bagi jaringan tetap lokal berbasis packet switched.

Hak penggunaan spektrum diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dengan wilayah layanan berdasarkan regional. Hasil lelang ini dimenangkan oleh MyRepublic dan Surge (WIFI).

Setiap pemenang berhak mengoperasikan 80 MHz pita frekuensi di rentang 1432-1512 MHz di masing-masing regional selama 10 tahun.

Keduanya telah mengeksekusi frekuensi yang dimenangkan dan menggelar layanan internet murah dengan kecepatan hingga 100Mbps.

Memperluas Cakupan Jaringan 4G dan 5G

Foto: CNNIndonesia/SafirMakki

Layanan internet cepat dan murah tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan layanan fixed broadband di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penetrasi layanan fixed broadband baru mencapai 22 persen dari konektivitas yang ada. Ia berharap angka tersebut dapat meningkat hingga 50 persen, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan internet dengan harga terjangkau.

"Jadi, kita ingin ongkosnya juga semakin rendah dengan memperkuat fixed broadband, bukan cuma mobile broadband. Sekarang fixed broadband kita penetrasinya kurang lebih 22 persen dari total konektivitas yang ada," ujar Nezar Patria dalam acara Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Pemerintah menargetkan layanan internet berkecepatan 100Mbps dapat diakses dengan biaya sekitar Rp100 ribu. Menurut Nezar, dengan tingkat pendapatan per kapita Indonesia yang mendekati US$5.000, biaya berlangganan internet rumah tangga idealnya dapat dijangkau pada kisaran Rp200 ribu per bulan.

Saat ini, biaya untuk internet fixed broadband masih berada di sekitar Rp300 ribu. Dengan demiikian, perlu adanya penguatan infrastruktur untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

Lihat Juga : Aturan Kuota Hangus Belum Dipatuhi Penuh, Komdigi Terus Tagih Operator

Memperluas cakupan jaringan 4G dan 5G

Berdasarkan penjelasan Nezar, cakupan jaringan 4G kini mencapai 97 persen wilayah berpenghuni di Indonesia. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kawasan dengan populasi kecil yang belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi.

Sementara itu, Nezar menyebut penetrasi jaringan 5G masih berada di kisaran 8,5 persen. Oleh sebab itu, membutuhkan percepatan pembangunan untuk mendukung kebutuhan konektivitas dan pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang.

Dalam memperluas cakupan jaringan 4G dan 5G, Komdigi kembali melakukan lelang frekuensi 700MHz dan 2,6GHz pada bulan Juli 2026. Lelang ini diikuti oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler seperti Telkomsel, Indosat dan XLSmart.

Pada lelang ini, pita frekuensi 700 MHz yang ditawarkan berada dalam rentang 703-738 MHz (uplink) berpasangan dengan 758-793 MHz (downlink) dengan total lebar pita sebesar 70 MHz (2x35 MHz).

Sementara itu, pita frekuensi 2,6 GHz yang ditawarkan berada dalam rentang 2500-2690 MHz dengan total lebar pita sebesar 190 MHz.

Peserta yang memenangkan lelang wajib memenuhi sejumlah komitmen pembangunan dan operasional, salah satunya penyediaan layanan akses internet mobile broadband dengan standar teknologi minimal Long Term Evolution (4G) pada desa/kelurahan yang telah ditentukan.

Selain itu, pemenang juga wajib menyediakan layanan internet dengan standar teknologi International Mobile Telecommunications-2020 (5G) pada kota/kabupaten sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital.

Pada 15 Juli 2026, Komdigi menetapkan pemenang lelang frekuensi 700MHz dan 2,6GHz. Berikut daftar pemenang dalam lelang frekuensi beserta pita blok yang dimenangkan dan nilai penawarannya tersebut:

700 MHz

1. XLSmart: 30 MHz (2x15 MHz) dengan total harga penawaran Rp1.060.200.000.000 (Rp1,06 triliun)
2. Telkomsel: 20 MHz (2x10 MHz) dengan total harga penawaran Rp642.500.000.000 (Rp642,5 miliar)
3. Indosat: 20 MHz (2x10 MHz) dengan total harga penawaran Rp642.500.000.000 (Rp507,48 miliar)

2,6 GHz

1. Telkomsel: 80 MHz dengan total harga penawaran Rp545.840.000.000 (Rp545,85 miliar)
2. Indosat: 60 MHz dengan total harga penawaran Rp372.000.000.000 (Rp372 miliar)
3. XLSmart: 50 MHz dengan total harga penawaran Rp231.600.000.000 (Rp231,6 miliar)

Melalui lelang frekuensi ini, Komdigi memastikan dapat memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat.

"Komdigi memastikan bahwa lelang frekuensi ini memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat. Ujungnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat di level rumput," kata Meutya dalam keterangan resminya, Selasa (21/7).

Lelang frekuensi ini menjadi salah satu gebrakan pemerintah yang mengubah pendekatan dalam pengelolaan spektrum frekuensi dalam beberapa tahun terakhir.

Sekjen Komdigi Ismail mengatakan pelaksanaan lelang spektrum terbaru ini menggunakan harga relatif terjangkau, sehingga memberikan ruang bagi operator untuk melanjutkan investasi pengembangan jaringan.

"Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G," katanya dalam sesi diskusi panel pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10).