Djarot mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk segera melakukan kajian terhadap produksi kantong plastik berbahan kimia yang beredar di Jakarta.
"Saya bilang, kami Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah pusat harus turun tangan mengumpulkan pabrik-pabrik plastik dan diberi tahu untuk tidak memproduksi lagi tas plastik berbahan berbahaya. Kita harus beralih memproduksi tas yang ramah lingkungan," ujar Djarot ditemui usai menghadiri Deklarasi Indonesia Bebas Sampah 2020 di area Car Free Day, Bundaran HI, Minggu (21/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ditargetkan 2016 sudah harus terjadi, tapi dengan catatan pabriknya tidak memproduksi lagi. Selama dia tidak berproduksi lagi dia tidak mau rugi dong, pasti dia akan paksa betul. Ini yang mau kami kurangi," ujar Djarot.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik berbahan kimia dan beralih menggunakan kantong plastik berbahan ramah lingkungan. Setiap transaksi perdagangan yang menggunakan kantong plastik dikenakan biaya tambahan Rp5.000 per kantong.
"Kalau cuma Rp200 di Jakarta itu terlalu murah. Idealnya Jakarta Rp5.000. Kalau tidak mau bayar kantong plastik, bawa sendiri tas belanja," kata dia.
Uji coba kantong plastik di Jakarta telah dilakukan sejak sebulan lalu dan akan dievaluasi sebagai tindak lanjut untuk membuat regulasi ke dalam peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan daerah (Perda). (rdk)