Konselor Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jepang Shigemi Ando mengatakan rencana pencairan dana tersebut sudah disepakati Jepang dan Indonesia. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya pada Rabu (24/10).
Ando mengatakan setelah MoU tersebut, PT MRT Jakarta bisa menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan dan plafon Rp9,44 triliun. Dana tersebut diharapkan nantinya bisa digunakan untuk biaya konstruksi rel dan 14 set gerbong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pinjaman akan kami lakukan bertahap, dan bisa digelontorkan mulai tahun ini. Setelah ini, JICA dan Kementerian Keuangan akan melakukan kesepakatan bersama, PT MRT Jakarta akan segera melakukan tender kontraktor untuk konstruksi," jelas dia.
Pemerintah Jepang, lanjut dia, juga cukup senang dengan tingkat kemajuan (progress) MRT Fase I antara Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Dengan progress pembangunan yang kini telah mencapai 95 persen, pemerintah Jepang yakin MRT Fase I bisa beroperasi tepat waktu; Maret 2019.
"Sejauh ini, kami cukup senang dengan tingkat kemajuan proyek MRT meski memang masih banyak hal yang perlu dilakukan," pungkas dia.
Pembangunan Proyek MRT yang dilakukan MRT Jakarta akan dilakukan dalam dua fase. Pertama, MRT Fase I membentang dari Lebak Bulus ke Bundaran HI.
Proyek MRT Fase I sepanjang 16 kilometer ini menelan biaya hingga Rp16 triliun. Kedua, MRT Fase II antara Bundaran HI - Kampung Bandan dengan panjang mencapai 8,3 km dan menelan biaya Rp22,5 triliun.