Kementerian PUPR Tarik Pinjaman Bank Dunia Rp1,9 Triliun
Tim | CNN Indonesia
Selasa, 16 Okt 2018 17:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mencairkan utang dari Bank Dunia sebesar US$125 juta. Pencairan tersebut untuk membantu proses pemulihan dan rekonstruksi wilayah yang terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Palu, Donggala di Sulawesi Tengah.
"Dari Kementerian PUPR dengan US$125 juta atau sekitar Rp1,9 triliun itu kami manfaatkan yang untuk kedaruratan, seperti pembersihan kota, pembangunan hunian sementara, air bersih, sanitasi, perbaikan jalan, dan jembatan" kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Selasa (16/10).
Basuki mengungkapkan pencairan pinjaman itu merupakan utang yang sudah disiapkan untuk Kementerian PUPR. Untuk mencairkan pinjaman tersebut, Basuki mengaku telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Suratnya sudah kami layangkan ke Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) hari ini untuk selanjutnya bisa diproses," ujarnya.
Basuki mengungkapkan Presiden Joko Widodo memberikan waktu dua hingga tiga bulan bagi pihaknya untuk melakukan upaya pemulihan dan rekonstruksi darurat. Dengan demikian, para korban bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak.
"Mudah-mudahan dalam satu bulan-dua bulan sudah cair," imbuh dia.
Sebelumnya, Bank Dunia juga telah menawarkan bantuan pendanaan jangka panjang hingga mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp15 triliun kepada pemerintah untuk melengkapi upaya-upaya bantuan rekonstruksi di daerah-daerah terdampak bencana gempa di Sulawesi Tengah dan Lombok.
Namun, Basuki mengaku belum membahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan bantuan pendanaan tambahan yang ditawarkan oleh Bank Dunia tersebut.
"Kalau yang itu (bantuan pendanaan Bank Dunia sebesar US$1 miliar) saya belum tahu," ujarnya.
Selain Bank Dunia, pemerintah juga mendapatkan bantuan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$1 miliar. (sfr/bir)
"Dari Kementerian PUPR dengan US$125 juta atau sekitar Rp1,9 triliun itu kami manfaatkan yang untuk kedaruratan, seperti pembersihan kota, pembangunan hunian sementara, air bersih, sanitasi, perbaikan jalan, dan jembatan" kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Selasa (16/10).
Basuki mengungkapkan pencairan pinjaman itu merupakan utang yang sudah disiapkan untuk Kementerian PUPR. Untuk mencairkan pinjaman tersebut, Basuki mengaku telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Suratnya sudah kami layangkan ke Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) hari ini untuk selanjutnya bisa diproses," ujarnya.
Basuki mengungkapkan Presiden Joko Widodo memberikan waktu dua hingga tiga bulan bagi pihaknya untuk melakukan upaya pemulihan dan rekonstruksi darurat. Dengan demikian, para korban bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Sebelumnya, Bank Dunia juga telah menawarkan bantuan pendanaan jangka panjang hingga mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp15 triliun kepada pemerintah untuk melengkapi upaya-upaya bantuan rekonstruksi di daerah-daerah terdampak bencana gempa di Sulawesi Tengah dan Lombok.
Namun, Basuki mengaku belum membahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan bantuan pendanaan tambahan yang ditawarkan oleh Bank Dunia tersebut.
"Kalau yang itu (bantuan pendanaan Bank Dunia sebesar US$1 miliar) saya belum tahu," ujarnya.
Selain Bank Dunia, pemerintah juga mendapatkan bantuan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$1 miliar. (sfr/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK