Menlu RI Ajak OKI Hentikan Kesewenangan Israel di Palestina
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Minggu, 06 Mar 2016 18:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam untuk menghentikan kesewenangan Israel di Palestina, terutama di Al-Quds Al-Syarif, Yerusalem. Salah satu upaya mewujudkan perdamaian di Palestina hari ini tengah digarap di antara pejabat tinggi dan menteri luar negeri negara-negara anggota OKI.
Dalam pidatonya di hadapan menlu negara OKI, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan hak hidup dan kebebasan rakyat Palestina masih terbelenggu akibat pendudukan Israel. Kekerasan di Palestina dan Masjidil Aqsa masih terus terjadi hingga saat ini, kesewenangan tentara Israel juga masih berlangsung, dan warga serta anak-anak Israel ditangkapi dengan semena-mena.
"Lebih dari lima juta rakyat Palestina masih hidup di bawah pendudukan dan hidup sebagai pengungsi. Di waktu yang sama, Israel terus membangun permukiman ilegal, menghancurkan dan merebut paksa harta benda," ujar Retno dalam pertemuan menteri luar negeri OKI usai konferensi pejabat tinggi di Jakarta, Minggu (6/3).
Israel, lanjut Retno, juga terus mencaplok wilayah Palestina, membuat negara itu kian menyusut ukurannya. Status Quo Al-Quds di Yerusalem juga terus dilanggar oleh Israel, salah satunya dengan membatasi akses warga Palestina memasuki salah satu masjid suci umat Islam tersebut.
"Kita harus menghentikan itu. Semakin lama kita menunggu, semakin lama juga penyangkalan terhadap kebebasan fundamental dan hak asasi mereka (warga Palestina)," kata Retno.
"Semakin lama menunggu, semakin besar rintangan terhadap hak mereka dalam menentukan nasib dan kemerdekaan sendiri," lanjut Retno.
Indonesia juga mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya opsi yang mungkin dilakukan.
Retno dalam konferensi pers usai pertemuan Menlu mengatakan, pertemuan pejabat tinggi OKI hari ini telah menyepakati rancangan resolusi dan deklarasi Jakarta terkait Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Besok, rancangan resolusi dan deklarasi ini akan dibahas oleh para pemimpin negara dan kepala pemerintahan anggota OKI pada KTT Luar Biasa OKI.
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI Hasan Kleib mengatakan bahwa ini adalah kali pertama OKI mengeluarkan deklarasi soal Palestina. Jakarta Declaration, menurut Kleib, memuat soal langkah konkret dukungan terhadap Palestina. Sementara Resolusi berisi prinsip dasar dan seruan politik terhadap kemerdekaan Palestina.
Hasan mengatakan isi deklarasi dan resolusi belum diungkapkan ke publik karena masih harus mendapat persetujuan para kepala negara di KTT Luar Biasa besok, Senin (7/3).
"Suasana pertemuan pejabat tinggi OKI berlangsung dengan suasana persahabatan, solidaritas, dan sama-sama menuju upaya bersama untuk Palestina yang damai," kata Hasan.
"Perdebatan yang ada sifatnya persaudaraan, bukan untuk di-agree, tapi memperkuat dan mendukung penuh," lanjut dia. (den/adt)
Dalam pidatonya di hadapan menlu negara OKI, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan hak hidup dan kebebasan rakyat Palestina masih terbelenggu akibat pendudukan Israel. Kekerasan di Palestina dan Masjidil Aqsa masih terus terjadi hingga saat ini, kesewenangan tentara Israel juga masih berlangsung, dan warga serta anak-anak Israel ditangkapi dengan semena-mena.
"Lebih dari lima juta rakyat Palestina masih hidup di bawah pendudukan dan hidup sebagai pengungsi. Di waktu yang sama, Israel terus membangun permukiman ilegal, menghancurkan dan merebut paksa harta benda," ujar Retno dalam pertemuan menteri luar negeri OKI usai konferensi pejabat tinggi di Jakarta, Minggu (6/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:KTT OKI soal Palestina Dimulai di Jakarta |
Israel, lanjut Retno, juga terus mencaplok wilayah Palestina, membuat negara itu kian menyusut ukurannya. Status Quo Al-Quds di Yerusalem juga terus dilanggar oleh Israel, salah satunya dengan membatasi akses warga Palestina memasuki salah satu masjid suci umat Islam tersebut.
"Kita harus menghentikan itu. Semakin lama kita menunggu, semakin lama juga penyangkalan terhadap kebebasan fundamental dan hak asasi mereka (warga Palestina)," kata Retno.
"Semakin lama menunggu, semakin besar rintangan terhadap hak mereka dalam menentukan nasib dan kemerdekaan sendiri," lanjut Retno.
Indonesia juga mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya opsi yang mungkin dilakukan.
Retno dalam konferensi pers usai pertemuan Menlu mengatakan, pertemuan pejabat tinggi OKI hari ini telah menyepakati rancangan resolusi dan deklarasi Jakarta terkait Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Besok, rancangan resolusi dan deklarasi ini akan dibahas oleh para pemimpin negara dan kepala pemerintahan anggota OKI pada KTT Luar Biasa OKI.
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI Hasan Kleib mengatakan bahwa ini adalah kali pertama OKI mengeluarkan deklarasi soal Palestina. Jakarta Declaration, menurut Kleib, memuat soal langkah konkret dukungan terhadap Palestina. Sementara Resolusi berisi prinsip dasar dan seruan politik terhadap kemerdekaan Palestina.
Hasan mengatakan isi deklarasi dan resolusi belum diungkapkan ke publik karena masih harus mendapat persetujuan para kepala negara di KTT Luar Biasa besok, Senin (7/3).
"Suasana pertemuan pejabat tinggi OKI berlangsung dengan suasana persahabatan, solidaritas, dan sama-sama menuju upaya bersama untuk Palestina yang damai," kata Hasan.
"Perdebatan yang ada sifatnya persaudaraan, bukan untuk di-agree, tapi memperkuat dan mendukung penuh," lanjut dia. (den/adt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK