Jokowi Ingin Batasi Subsidi BBM Bertahap

Presiden terpilih Joko Widodo berencana membatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menopang program-program prioritas pemerintah.

"Harus gradual," kata Jokowi, begitu dia akrab disapa, di Jakarta Selasa malam (19/8).

Jokowi menilai masalah beban subsidi BBM ini sebaiknya diselesaikan juga oleh pemerintah lama. Sehingga, ruang fiskal untuk program pemerintah berikutnya tidak semakin sempit. "Sekarang harus menyesuaikan agar program kita bisa terangkut di situ (RAPBNP-2015)," ujarnya.

Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Jumat pekan lalu, alokasi untuk beban subsidi energi (BBM dan kelistrikan) mencapai Rp 363,5 triliun. Sedangkan dalam APBN Perubahan 2014, beban subsidi ini mencapai Rp 454 triliun.

Menurut Jokowi, mengurangi beban subsidi BBM akan dimulai dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jika penggunaan BBM pada PLN diganti ke batu bara dan gas, langkah ini dapat menghemat anggaran hingga Rp 60-70 triliun. "Meskipun saya sendiri juga ragu benar atau tidak bisa hemat segitu," ujarnya.

Di tempat yang sama anggota tim transisi yang dibentuk Jokowi, Akbar Faizal, mengatakan butuh strategi agar penggunaan BBM subsidi dapat terkendali. Misalnya, migrasi dari pengguna angkutan darat ke kereta api. "Angkutan barang di darat juga harus digeser ke laut," tutur dia.