Seleksi Anggota BPK Jadi Bukti Independensi DPR
CNN Indonesia
Sabtu, 13 Sep 2014 17:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Di tengah rumor mengenai duit pelicin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dituntut untuk membuktikan integritas dan independensinya dalam proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pengamat Kebijakan Publik Institute for Business Reform Riant Nugroho, yang juga ikut dalam bursa anggota BPK, mengaku mendengar isu yang beredar mengenai permintaan oknum tertentu yang meminta uang pelicin bagi fraksi-fraksi di Komisi XI DPR.
"Memang ada isu itu, tetapi secara pribadi saya tidak pernah diminta dan saya menyerahkan hasilnya pada profesionalitas DPR," ujarnya kepada CNN Indonesia, Sabtu (13/9).
Riant mengaku masih menyimpan kepercayaan kepada Komisis XI DPR selaku Tim Seleksi Anggota BPK untuk bisa memutus secara objektif dan independen. "Tanggal 15 September nanti waktunya kita mengecek kualitas dan integritas dari Tim Seleksi."
Menurutnya, banyak permasalahan mendasar yang perlu dibenahi di tubuh BPK. Selaku auditor eksternal, BPK harus melakukan transformasi dan perbaikan manajemen atau bisnis proses, sehingga audit yang dilakukan dapat mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara.
"BPK selama ini tidak punya prinsip-prinsip keuangan negara, seperti prinsip moralitas, efektifitas, efisien dan kemandirian," tuturnya.
Jatah politisi 30 persen
Riant menambahkan BPK harus dibentuk menjadi lembaga yang independen, mandiri dan bukan partisan. Untuk itu, jumlah politisi yang berkarir di BPK harus dibatasi sehingga tidak ada dominasi partai politik di internal BPK.
"Sekalipun ada politisi yang masuk BPK, harus dibatasi maksimal 30 persen. Jangan seperti sekarang, didominasi oleh politisi," ketusnya.
Seperti diketahui, sejumlah politisi Senayan ikut dalam bursa anggota BPK. Anggota DPR aktif yang mencalonkan diri sebagai anggota BPK adalah Achsanul Qosasi, Andi Timo Pangerang, Harry Azhar Aziz, Sadar Subagyo, Mohamad Aly Yahya, dan Nur Yasin.
Sementara itu, ada nama-nama anggota DPD seperti Zulbahry dan Hasby Anshory yang ikut pula mencalonkan diri. Kader Parpol di luar Senayan yang juga ikut diseleksi adalah Usman Abdhali Watik (Partai Nasdem) dan Yudi Carsaana (PAN).
Pengamat Kebijakan Publik Institute for Business Reform Riant Nugroho, yang juga ikut dalam bursa anggota BPK, mengaku mendengar isu yang beredar mengenai permintaan oknum tertentu yang meminta uang pelicin bagi fraksi-fraksi di Komisi XI DPR.
"Memang ada isu itu, tetapi secara pribadi saya tidak pernah diminta dan saya menyerahkan hasilnya pada profesionalitas DPR," ujarnya kepada CNN Indonesia, Sabtu (13/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, banyak permasalahan mendasar yang perlu dibenahi di tubuh BPK. Selaku auditor eksternal, BPK harus melakukan transformasi dan perbaikan manajemen atau bisnis proses, sehingga audit yang dilakukan dapat mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara.
Jatah politisi 30 persen
Riant menambahkan BPK harus dibentuk menjadi lembaga yang independen, mandiri dan bukan partisan. Untuk itu, jumlah politisi yang berkarir di BPK harus dibatasi sehingga tidak ada dominasi partai politik di internal BPK.
"Sekalipun ada politisi yang masuk BPK, harus dibatasi maksimal 30 persen. Jangan seperti sekarang, didominasi oleh politisi," ketusnya.
Seperti diketahui, sejumlah politisi Senayan ikut dalam bursa anggota BPK. Anggota DPR aktif yang mencalonkan diri sebagai anggota BPK adalah Achsanul Qosasi, Andi Timo Pangerang, Harry Azhar Aziz, Sadar Subagyo, Mohamad Aly Yahya, dan Nur Yasin.
Sementara itu, ada nama-nama anggota DPD seperti Zulbahry dan Hasby Anshory yang ikut pula mencalonkan diri. Kader Parpol di luar Senayan yang juga ikut diseleksi adalah Usman Abdhali Watik (Partai Nasdem) dan Yudi Carsaana (PAN).
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK