Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia diminta segera tentukan nasib Total E&P Indonesie dalam pengelolaan blok minyak dan gas Mahakam di Kalimantan Timur. Dengan ditekennya putusan tersebut, kegiatan produksi dari blok yang habis kontrak pada 2017 mendatang itu diyakini tak akan tergangu.
"Ini adalah tugas dan beban Menteri ESDM yang baru," ujar Deputi Pengendalian Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Aussie Gautama kepada CNN Indonesia, Senin (29/9).
Blok Mahakam adalah blok Migas terbesar di Kalimantan Timur. Pada Agustus 2014, blok Mahakam memproduksi gas sebesar 1.614 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan kondesat sebanyak 68.254 barel per hari (bph). Dengan memiliki cadangan gas sebesar 8 triliun kaki kubik dan kondesat sebanyak 100 juta barel, blok Mahakam berpotensi mendatangkan pendapatan kotor bagi negara dan kontraktor mencapai Rp 1.300 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengaku, saat ini Pemerintah masih mengevaluasi usulan perpanjangan kontrak yang diajukan Total. Untuk itu, awal Oktober besok Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri terkait perpanjangan kontrak migas.
"Nantinya Permen tadi akan menjadi pegangan untuk perpanjangan kontrak blok-blok yang mau habis termasuk Mahakam. Tunggu saja," ujar Susilo.
Dalam usulannya, Total meminta Pemerintah Indonesia menyediakan masa transisi selama lima tahun setelah habisnya kontrak eksploitasi pada 31 Desember 2017. Di masa tersebut, perusahaan migas asal Perancis itu berjanji akan mentransformasikan data-data berikut penggunaan teknologi blok Mahakam pada kontraktor selanjutnya. Total mengajukan proposal kepemilikan saham sebesar 30 persen bagi PT Pertamina, sedangkan selebihnya akan dimiliki oleh Total dan Inpex. "Masa peralihan selalu perlu dan yang paling penting adalah kepastian Pemerintah agar investasi Total di Indonesia tidak terganggu," kata Aussie.