Investasi Tertunda Menunggu Kabinet Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah rencana investasi harus tertunda karena belum efektifnya pemerintahan. Langkah Joko Widodo-Jusuf Kalla menunda pengumuman kabinet hingga berhari-hari dianggap merugikan pengusaha.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Kadin Sanny Iskandar mengatakan batas waktu terakhir untuk mengumumkan kabinet maksimum Jumat (24/10). "Sebab kalau ditunda sampai Sabtu menjadi tidak efektif, berapa besar kerugian pengusaha kalau harus menunggu dua atau tiga hari begini," kata Sanny kepada CNN Indonesia, Kamis (23/10).

Menurut Sanny, dengan tidak adanya menteri, maka pengusaha belum bisa merealisasikan sejumlah investasi yang sudah direncanakan. Sebab, pengusaha ragu untuk mengambil keputusan karena khawatir apabila postur kementerian berubah. "Mestinya kan sudah dari dulu nama-namanya disaring oleh KPK, sejak pengumuman Mahkamah Konstitusi, bukan baru sekarang sibuk loby-loby," ucap dia.

Ketua Umum Hipmi Jaya Rama Datau menilai belum ditentukannya kabinet tidak akan mengganggu aktivitas sektor riil. Namun dia berharap pengumuman itu bisa segera dilakukan. Namun demikian, dia percaya langkah presiden mengulur waktu karena mempertimbangkan aspek integritas menteri. "Hipmi berharap penantian dalam penentuan menteri ini tidak dipolitisasi, ini harus dibalas dengan hasil yang sesuai dengan harapan dunia usaha," katanya.

Sementara, Wakil Ketua II Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudi menilai tarik-ulur pengumuman kabinet berpengaruh bagi politisi, tetapi tidak terlalu masalah bagi pelaku ekonomi. Para politisi tampaknya mencermati keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam roses seleksi calon menteri.
"Pelaku ekonomi melihatnya beda, satu atau dua hari mundur tidak masalah asalkan menteri yang ditunjuk punya kapabilitas," ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi calon menteri menunjukkan komitmen kuat dari Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kabinet yang bersih. Hanya saja, Agung menilai rekomendasi KPK yang mengelompokkan kandidat-kandidat yang diragukan, mempersulit proses seleksi. "Tapi yang masuk kategori merah atau kuning itu kan belum tentu salah benar," tuturnya.

Menurut dia, ada beberapa mantan pejabat yang masuk dalam bursa calon menteri memiliki kapabilitas dan integritas yang bagus. Namun, bisa saja selama dia memimpin lembaga tinggi ada catatan kasus yang dilakukan bawahannya dan membutuhkan klarifikasi dari yang bersangkutan. "Saat nanti diputuskan akan ada sentimen positif, kalau yang duduk adalah profesional dan bersih. Tapi kalau kurang berpengalaman juga akan jadi perhatian. Secara umum pelaku ekonomi wait and see," kata dia.