Jokowi Tak Mudah Bebaskan Asing ke Properti

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Joko Widodo untuk mengizinkan investasi asing di properti Indonesia diyakini tidak akan terealisasi. Sebab jika keran asing dibuka maka harga properti akan melambung tinggi dan menekan daya beli domestik.

Portal properti global, Lamudi, menyatakan semasa menjadi calon presiden, Jokowi berencana untuk mengizinkan investasi asing di real estate. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong masuknya investasi langsung asing, dan menaikan pemasukan pajak negara. "Namun melihat situasi dan tren yang ada sekarang, Lamudi merasa hal ini tidak mendukung secara ekonomi maupun politis." katanya dalam siaran pers, Kamis (23/10).

Melalui diskusinya dengan konsultan Trimegah Securities dan mantan analis properti untuk UBS Investment Bank Tim Alamsyah, langkah Jokowi untuk membuka investasi asing di properti akan terbentur undang-undang.
“Karena memerlukan revisi UU Agraria oleh DPR, yang sangat terfragmentasi,” kata Tim.

Menurut Tim, dengan membuka pasar bagi orang asing akan membuat apresiasi harga jadi lebih tinggi dari yang diharapkan. "Ini sesuatu yang justru hendak dibatasi oleh pemerintah,” katanya.

Meski kebijakan itu ditargetkan terhadap apartemen di atas Rp 2,5 miliar, namun akan sulit untuk menjaganya tetap di segmen tersebut. Jakarta merupakan salah satu tempat yang memiliki performance paling baik di pasar properti global. Melihat potensi dan populasi Indonesia, akan banyak investor asing yang berlomba-lomba mengambil kesempatan ini.

Dengan permintaan yang besar dari investor asing, harga pada segmen properti itu akan naik. Dengan permintaan yang bertambah, semakin banyak supply yang ditargetkan untuk memenuhi permintaan asing ini, sedangkan untuk permintaan lokal akan tetap tidak terpenuhi. "Dengan kata lain, terdorongnya harga apartemen di level premium juga menyebabkan naiknya harga apartemen di level menengah. Pasar properti akan terus meroket, jauh di atas kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya," tulis Lamudi.

Situasi tersebut dapat dilihat di Singapura dan Inggris. Di Inggris, kota London menjadi pasar properti yang “sangat panas” untuk investor asing. Harga properti rata-rata mencapai GBP 270 ribu, 10 kali rata-rata gaji minimum di kota London dan 33 persen lebih tinggi dari rata-rata gaji minimum di Inggris. "Hanya saja, suku bunga KPR di negeri ini masih cukup rendah, sehingga harga perumahan masih cukup terjangkau," jelasnya.

Situasi ini berbeda dengan Indonesia, dimana harga properti di Jakarta sudah mencapai 12 kali lipat dari rata-rata gaji minimum. Di tambah lagi dengan suku bunga KPR yang tinggi, dan akan semakin tinggi, harga properti diprediksi akan terus naik sehingga menyebabkan warga Indonesia semakin tidak mampu membeli properti. "Akhirnya, tekanan inflasi dari langkah ini akan mengurangi kemampuan beli masyarakat Indonesia dan nilai kerugiannya akan lebih besar dari nilai pajak yang berhasil dikumpulkan," tulis portal properti yang tersedia di 28 negara itu.

Dari segi politis, Presiden Jokowi juga tidak mempunyai suara mayoritas DPR untuk bisa meloloskan kebijakan tersebut. Mayoritas wakil rakyat dapat melihat bagaimana masyarakat Indonesia sulit bersaing dengan orang asing dalam hal pembelian properti. Situasi ini bisa memicu kekecewaan publik yang lebih luas terhadap pemerintahan dan menimbulkan reaksi di media. "Tujuan Jokowi mengambil langkah tersebut bisa jadi hanya sebagai manuver politik semasa kampanye," katanya.

Meski kebijakan tersebut tidak diloloskan, orang asing masih mempunyai kesempatan untuk membeli properti di Indonesia melalui proxy ataupun kemitraan. Dan untuk kebaikan rakyat Indonesia, Lamudi memprediksikan kebijakan tidak akan berubah dalam waktu waktu dekat ini.