TEKA-TEKI HARGA BBM
Apindo Pastikan Tidak Ada PHK
CNN Indonesia
Kamis, 30 Okt 2014 20:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini membuat biaya transportasi yang ditanggung pelaku usaha naik hingga 2 persen dari biasanya. Kendati demikian, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pasti tidak ada PHK. Kami pasti akan menaikkan biaya transportasi kita, tapi efeknya tidak banyak paling 1 atau 2 persen," ujar Ketua APindo Sofjan Wanandi usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (30/10).
Menurutnya, kalangan pengusaha akan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yang memang sudah lama ditunggu. Sebagian pelaku usaha bahkan telah menaikkan harga produknya sebagai respon awal dari rencana tersebut.
"Kami toleransi (kenaikkan harga BBM berubsidi) sampai Rp 2.000 atau Rp 3.000 per liter, pasti bisa. Kami sudah hitung itu karena sudah 3 tahun penuh ketidakpastian," katanya.
Kebijakan tersebut, lanjut Sofjan, akan memberi ketenangan kepada pelaku usaha meski harus memperketat pengeluaran perusahaan. Ini menjadi momentum bagi dunia usaha dan masyarakat untuk memperbaiki diri. "Kita paling susahnya enam bulan," ucapnya.
Sofjan mengatakan tarik-ulur kebijakan subsidi BBM justru akan membuat orang menunggu-nunggu dan memicu spekulasi macam-macam. Hal itu membuat pelaku usaha menaikkan harga produk agar tidak merugi.
"Saya kira pemerintah tahu yang terbaik karena subsidi kita tinggi sekali, sekitar Rp 1 triliun sehari," jelasnya.
Idealnya, kata Sofjan, dana subsidi dialihkan untuk membangun infrastruktur dasar untuk memangkas biaya logistik sekaligus menciptakan lapangan kerja. Langkah ini juga untuk mengurangi impor BBM yang selama ini menciptakan defisit neraca perdagangan dan melemahkan kurs Rupiah.
"Jadi kami perlu kepastian itu karena kalau tidak ada kepastian kami susah. Maka itu kami minta makin cepat makin baik," kata Sofjan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro telah memberi sinyal akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum Januari 2015.
"Pasti tidak ada PHK. Kami pasti akan menaikkan biaya transportasi kita, tapi efeknya tidak banyak paling 1 atau 2 persen," ujar Ketua APindo Sofjan Wanandi usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (30/10).
Menurutnya, kalangan pengusaha akan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yang memang sudah lama ditunggu. Sebagian pelaku usaha bahkan telah menaikkan harga produknya sebagai respon awal dari rencana tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan tersebut, lanjut Sofjan, akan memberi ketenangan kepada pelaku usaha meski harus memperketat pengeluaran perusahaan. Ini menjadi momentum bagi dunia usaha dan masyarakat untuk memperbaiki diri. "Kita paling susahnya enam bulan," ucapnya.
"Saya kira pemerintah tahu yang terbaik karena subsidi kita tinggi sekali, sekitar Rp 1 triliun sehari," jelasnya.
Idealnya, kata Sofjan, dana subsidi dialihkan untuk membangun infrastruktur dasar untuk memangkas biaya logistik sekaligus menciptakan lapangan kerja. Langkah ini juga untuk mengurangi impor BBM yang selama ini menciptakan defisit neraca perdagangan dan melemahkan kurs Rupiah.
"Jadi kami perlu kepastian itu karena kalau tidak ada kepastian kami susah. Maka itu kami minta makin cepat makin baik," kata Sofjan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro telah memberi sinyal akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum Januari 2015.
Lihat juga:Menkeu Jelaskan Alasan Harga BBM Harus Naik |
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK