Lelang Jabatan, Dimulai Sejak Era Sri Mulyani

Jakarta, CNN Indonesia -- Lelang jabatan tinggi di Kementerian Keuangan ternyata bukan yang pertama. Di era Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan, hal itu pernah dilakukan untuk jabatan Eselon 2.

"Hasil rekrutmen terbuka yang pernah kita lakukan adalah untuk jabatan Kepala Biro Humas Kemenkeu yang waktu itu dijabat oleh Harry Soeratin dan Kabiro Bidang SDM Anis Basalamah," kata Mulia P. Nasution, eks Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, kepada CNN Indonesia, Rabu (12/11).

Mulia mengatakan, rekrutmen terbuka adalah kelanjutan dari program reformasi birokrasi yang sudah dibangun sejak era Sri Mulyani. Namun pada praktiknya hal tersebut tak mudah dilakukan.

"Dalam seleksi terbuka ada kendala karena jabatan-jabatan strategis di Kemenkeu itu beragam dan perlu orang-orang yang benar-benar punya kompetensi teknis, misalnya di pajak dan cukai," katanya.

Mulia mengatakan sangat sulit mencari orang-orang yang berminat mendaftar dan punya kemampuan yang dibutuhkan. "Lalu juga ada syarat kepangkatan yang membuat calon tidak bisa langsung diangkat," katanya.

Untuk menjadi pejabat eselon I, kata Mulia, minimal pangkatnya 4C atau 4D. Untuk menempati posisi tersebut, setidaknya kandidat terkuatnya merupakan pejabat eselon 2 yang punya kepangkatan setara.

"Artinya perlu pejabat yang sangat senior dan punya kompetensi mumpuni," ujarnya.

Meskipun sudah ada Undang-Undang Aparatur Pemerintah, Mulia Nasution mengatakan perlu dibuat aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum.

Sebagai informasi, pada hari ini Kementerian Keuangan mulai membuka pendaftaran rekrutmen terbuka bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk empat jabatan eselon I.

Keempat posisi yang dilelang adalah Direktur Jenderal Pajak; Kepala Badan Kebijakan Fiskal; Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (TI); serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.