Menkeu Sindir Balik Kelakuan Anggota Kadin Pengemplang Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menerima kritik dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kadin Suryo Bambang Sulisto bahwa kebiasaan pemerintah berutang hanya memberatkan ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melontarkan sindiran baik. Menurut Bambang, dari sekitar 5 juta wajib pajak badan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hanya 10 persen atau sekitar 500 ribu pengusaha yang patuh membayar pajak.

Bambang menjelaskan, ketidakpatuhan sebagian besar pengusaha Indonesia untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak akan membuat pemerintah kesulitan memenuhi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketika penerimaan pajak tidak tercapai, defisit untuk membiayai pos belanja akan tetap muncul sehingga mengharuskan pemerintah menutupinya dengan utang.

"Contohnya untuk pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang dipungut langsung dari karyawan Rp 93 triliun itu tidak masalah, tetapi PPh yang bukan orang pribadi yang tidak dipungut langsung seperti dari Anda para pengusaha itu nilainya cuma Rp 40 triliun," ujar Bambang dalam Rapat Kerja Nasional Kadin di Jakarta, Jumat (21/11).

Bambang mengungkapkan ada sekitar ratusan atau bahkan ribuan perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia lebih dari 10 tahun tidak pernah bayar pajak dengan alasan selalu merugi. Kondisi neraca perusahaan-perusahaan itu bertolak belakang dengan kesinambungan usahanya yang tergolong baik dan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pilihan Redaksi Setumpuk Pekerjaan Menanti Dirjen Pajak Baru Fokus ke Perusahaan Tambang, Target Pajak Sering Meleset Daftar Lelang Jabatan Kemenkeu Tambah Panjang

"Ratusan atau ribuan perusahaan itu sudah eksis more than 10 years, baik- baik saja kelihatanya karena tidak pernah melakukan layoff, tapi mirisnya tidak pernah bayar pajak karena selalu mengaku rugi," tegasnya.

Menurut Bambang seharusnya perusahaan yang selalu mengaku rugi dalam 10 tahun berturut-turut seharusnya ditutup. "Kok ini anteng-anteng saja, bahkan bisa ekspansi dan bikin anak usaha," sindirnya.

"Jadi di pajak badan bukan berarti tidak ada masalah. Justru banyak sekali masalah," kata Bambang.