Bank DKI Siap Danai Pembangunan 6 Ruas Tol Rp 40 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank DKI berencana mendanai pembangunan 6 ruas jalan tol di Jakarta pada 2015 senilai Rp 40 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan komitmen dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) untuk membantu Bank DKI mendanai proyek tersebut dan masih mencari bank lain yang bersedia bergabung dalam sindikasi.

6 ruas tol tersebut adalah Semanan-Grogol-Sunter, Sunter-Pulogebang, Duri Pulo-Tomang-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, dan Tanjung Barat-Casablanca.

“Proyek jalan tol itu akan menjadi fokus pembiayaan kami tahun depan,” ujar Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeprapto di Jakarta, Rabu (26/11).

Martono mengaku belum bisa menyebutkan berapa porsi pembiayaan yang akan dipenuhi Bank DKI dari kebutuhan Rp 40 triliun. Menurutnya perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan bank lain yang tertarik bergabung dalam sindikasi tersebut.

“Proyek besar butuh dana yang besar juga. Dan penyerapan dana juga perlu diperhatikan, jika penyerapan dananya tidak baik, maka proyek akan macet,” kata Martono.

Kekhawatiran Martono cukup beralasan. Dia menjelaskan Bank DKI sudah mendanai mayoritas pembangunan infrastruktur di Provinsi tersebut, namun 40 persennya macet dan berhenti akibat faktor eksternal yang berada diluar kendali Bank DKI.

"Proyek-proyek tersebut yang jelas mengganggu fee based income kita. Karena proyek macet, ya fee based income terhambat" ujarnya tanpa menyebutkan proyek apa saja yang dimaksud.

Pilihan Redaksi Ahok Bakal Batasi Transaksi Tunai Pejabat DKI Jakarta Pemerintah Kurangi Transaksi Tunai untuk Cegah Korupsi Kejar BUKU III, Bank DKI Tambah Modal Rp 5 Triliun

Mengingat laba dari proyek infrastruktur banyak yang tertunda, manajemen Bank DKI akan mencari cara untuk menumbuhkan laba perseroan. Salah satunya adalah dengan melakukan akuisisi perusahaan, membeli asuransi, serta melakukan program multifinance.

"Diharapkan dengan upaya ini, kami bisa menambah laba hingga mencapai Rp 1,3 triliun jika ada tambahan modal dari pemerintah, atau Rp 1,1 triliun jika tidak ada tambahan modal dari pemerintah pada 2015,” tambah Martono.