Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diminta segera menempatkan wakilnya di Otoritas jasa Keuangan (OJK) guna mengoptimalkan koordinasi kebijakan di sektor keuangan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dinilai paling tepat untuk merangkap jabatan sementara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK
ex-officio Kementerian Keuangan.
"Menurut saya harus segera diisi karena dia jadi penghubung yang akan mengkoordinasikan kebijakan fiskal sekaligus memberi
input kepada Menteri Keuangan," ujar mantan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Mulia P. Nasution kepada CNN Indonesia, Rabu (26/11).
Biasanya, kata Mulia, Menteri Keuangan menyetorkan dua nama kandidat terbaik versinya kepada Presiden untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK. "Namun karena ini statusnya
ex-officio, tidak harus dua nama," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mulia menilai seorang Anggota Dewan Komisioner OJK harus punya kompetensi yang bagus di bidang perbankan, sistem keuangan, dan makroekonomi. "Kepala BKF atau Staf Ahli yang membidangi makroekonomi bisa diusulkan untuk merangkap sebagai Anggota DK OJK. Masalahnya dua-duanya kosong, jadi bisa Wamenkeu yang menjabat sementara," katanya.
Sampai saat ini Pemerintahan Joko Widodo belum punya wakil dalam jajaran DK OJK setelah terjadi perubahan kabinet. Untuk itu, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro tengah disibukkan mencari sosok yang ideal untuk menggantikan mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sampai berita ini diturunkan belum merespon konfirmasi dan pertanyaan CNN Indonesia.