Proses Pemilihan Dirut Pertamina Dipertanyakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilihan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina pada Jumat pekan lalu masih mengundang kritik dari pengamat. Pengamat ekonomi mempertanyakan proses pemilihan Direktur Utama PT Pertamina yang terkesan tertutup dan tidak transparan.

"Proses seleksi itu mengabaikan spirit tata kelola perusahaan yang baik. Seharusnya, proses tersebut bersifat terbuka dan transparan agar masyarakat mengerti. Pertamina bukan hanya masalah bisnis, namun juga menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia" ujar Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo dalam perbincangan dengan CNN Indonesia, Minggu (30/11).

Sebelumnya pada Jumat (28/11) petang pekan lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengumumkan Dirut PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina yang baru.

Pemilihan yang dinilai cenderung tertutup itu disesalkan pengamat ekonomi. Menurut mereka Pertamina memiliki peran sebagai salah satu perusahaan BUMN yang strategis.

Atas dasar itu, kata Karyono, seharusnya pengelolaan Pertamina perlu mengedepankan prinsip Good Corporate Governance atau sistem pengelolaan perusahaan yang baik.

Karyono mengatakan proses seleksi jabatan Direktur Utama serta jajaran direksi Pertamina seharusnya harus melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu, lanjutnya, sama seperti yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo ketika menyeleksi calon menteri Kabinet Kerja.

Bisa lihat: Inspirasi dari Semen Indonesia

"Seharusnya, lebih baik diuji juga jajaran-jajaran yang akan menduduki jabatan-jabatan penting selain menteri. Namun sebaliknya, proses seleksi ini malah menggunakan jasa assessment centre yang secara tiba-tiba mengeluarkan hasil seleksinya tanpa publik diberitahu dulu mengenai prosesnya," ujar Karyono.

Selain masalah proses seleksi yang tidak terbuka, Karyono menilai bahwa publik juga ingin tahu lebih jelas alasan Dwi yang lama berkecimpung di bidang industri semen diberi kepercayaan menduduki jabatan di perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan minyak ini.

Dwi dianggap kurang memahami seluk-beluk industri minyak di Indonesia sehingga keputusan yang nantinya diambil Dirut itu harus disokong secara penuh oleh jajaran direksi lainnya.

"Kalau untuk BUMN yang lain sebenarnya tidak apa-apa jika Direktur Utamanya bukan merupakan orang yang ahli pada bidang yang menjadi fokus BUMN-nya. Namun ini Pertamina. Orang yang menduduki jabatan tertingginya harus paham masalah hulu dan hilirnya. Pertamina itu BUMN yang paling strategis, maka langkah-langkah yang perlu diambil kedepannya juga perlu bersifat strategis," tutur Karyono menandaskan.

Baca juga: Jumlah Piutang Negara Indonesia