Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus mempersiapkan kantor pelayanan investasi di daerahnya sebagai daerah percontohan sinergi sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Pemerintah Pusat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan, pemerintah akan mencoba menghubungkan sistem teknologi informasi antara BKPM dengan kantor pelayanan investasi Jawa Tengah sebelum melakukannya dengan seluruh Provinsi di Indonesia.
“Kami sedang jajaki dulu Jawa Tengah sebagai pilot project. Sejauh ini sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/12) malam.
Pemerintah pun memberikan target kepada Pemprov Jawa Tengah terkait kesiapannya menyediakan layanan investasi melalui PTSP terintegrasi. "Setelah minggu depan kita kasih waktu dua minggu, lalu kita bahas. Setelah itu piloting project lebih besar akan ada di beberapa daerah lagi," ujar Franky.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Franky menjelaskan nantinya,bidang energi dan kelistrikan menjadi prioritas perizinan investasi untuk PTSP. "Nah bidang usaha prioritas yang tadi memberikan dampak percepatan pembangunan, terutama listrik kalau dibenahi cepat. Lebih ke powerplant," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memfokuskan perizinan investasi di sektor pangan dan industri padat karya untuk disederhanakan. Sebab kedua sektor tersebut mendorong terbukanya 2 juta lapangan kerja per tahun.
"Ini yang sedang kami susun dan lihat apakah ada izin investasi yang mandek di sektor tersebut,” paparnya.
Abaikan Jawa Timur
Keputusan pemerintah menetapkan Provinsi Jawa Tengah sebagai pilot project sinergi sistem PTSP terkesan mengabaikan prestasi Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang pada Oktober 2014 lalu berhasil menyabet penghargaan sebagai provinsi dengan PTSP penanaman modal terbaik di Indonesia. Jatim berhasil mengalahkan Sumatera Selatan, D.I Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.